facebook

Kasus Korupsi LNG di PT Pertamina Naik ke Penyidikan, KPK Sudah Punya Target Tersangka

Chandra Iswinarno | Welly Hidayat
Kasus Korupsi LNG di PT Pertamina Naik ke Penyidikan, KPK Sudah Punya Target Tersangka
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/5/2022). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

KPK akhirnya menaikan pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina tahun 2011 sampai 2021 ke tahap penyidikan.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menaikan pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina tahun 2011 sampai 2021 ke tahap penyidikan. KPK pun kini sudah memiliki target siapa saja pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina tersebut sebelumnya hasil dari pelimpahan perkara yang sebelumnya sempat pula ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

"Benar, KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022).

Kekinian, tim penyidik masih terus mengumpulkan sejumlah bukti. Sekaligus, akan melakukan pemanggilan sejumlah saksi-saksi untuk diperiksa.

Baca Juga: Tim KPK Dikabarkan Satroni Pertamina, Usut Dugaan Kasus Korupsi LNG?

"Untuk membuat terang dugaan korupsi dimaksud," ungkapnya.

Meski begitu, Ali belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang kini ditetapkan sebagai tersangka maupun kontruksi perkara dalam kasus ini.

"Akan kami sampaikan ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan," ucapnya.

Ali memastikan akan memberikan perkembangan dalam pengusutan perkara korupsi LNG ini.

"Setiap perkembangan dari penyidikan ini, akan selalu kami sampaikan," katanya

Baca Juga: Subholding Gas Pertamina Fokus Masuki Pasar Internasional dalam Pengapalan LNG

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, KPK dan Kejaksaan Agung sama-sama melakukan penyelidikan di kasus dugaan korupsi pembelian LNG di Pertamina. Sesuai dengan UU KPK nomor 19 tahun 2019 hasil revisi, KPK memiliki kewenangan untuk koordinasi dengan institusi penegak hukum lain.

Komentar