Suara.com - Pemerintah bakal memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan bahwa penggunaan PeduliLindungi itu fungsinya untuk menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan.
"Untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6/2022).
Luhut kemudian menerangkan kalau sosialisasi akan dimulai pada Senin (27/6/2022) hingga dua pekan berikutnya. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK saat membeli MGCR.
"Untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET)," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan kalau pembelian MGCR bisa dilakukan masyarakat maksimal 10 kilogram per satu NIK per harinya. Luhut menjamin para konsumen bisa memperolehnya dengan harga eceran tertinggi yakni Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram.
MGCR dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut menatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk merespon sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Beberapa langkah yang diambil dinilainya mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya harga minyak goreng curah di beberapa daerah.
Kendati demikian, Luhut tetap minta pengawasan terkait distribusi untuk terus dilakukan.
"Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu."
TERPOPULER
