Tanggapi Soal Keputusan PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen, Wanti-wanti Gerindra: Selama Ini MK Menolak
"Ya silahkan saja ya itu hak semua warga negara untuk melakukan uji materi."
Suara.com - Partai Gerindra menghormati keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilu soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Habiburokhman, mengatakan bahwa langkah hukum ke MK merupakan hak setiap warga negara. Tapi, Habiburokhman mengingatkan MK selalu menolak gugatan yang dilayangkan anggota DPR atau partai politik yang berada di Parlemen.
"Ya silahkan saja ya itu hak semua warga negara untuk melakukan uji materi ke MK mengacu pada preseden, yurisprudensi perkara di MK selama ini selalu menolak gugatan dari anggota DPR atau partai politik yang ada di parlemen," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).
"Logikanya apa, karena mereka terlibat dalam pembahasan undang-undang terkait dan memiliki kewenangan terkait di DPR," sambungnya.
Kendati begitu, Habibur menyerahkan keputusan terkait perkara yang diajukan PKS kepada MK. Ia hanya mengingatkan PKS lantaran dirinya paham hukum.
"Silahkan majelis hakim menilai dan kami menghormati langkah mereka melakukan uji materi tersebut kebetulan saya lawyer dan saya paham sekali di MK biasanya gugatan seperti itu dipersoalkan legal standingnya biasanya seperti itu," tuturnya.
Saat disinggung sikap Gerindra sendiri terkait dengan PT 20 persen, Habibur menyampaikan, tak terlalu mempermasalahkan. Pasalnya Gerindra, berapa nilai ambang batasnya akan tetap mengikuti.
"Kami ingin mengikuti dan kami siap ya mau berapa persen, mau 20 persen kami siap 15 persen kami siap 0 persen kami siap. Siap semua," tandasnya.
Gugatan PKS
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan DPD dan PBB Terkait Hal Ini
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi telah melayangkan gugatan judicial review Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada hari ini Rabu (6/7/2022).
