Suara.com - Tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 64 persen atau lebih bukanlah kabar mengejutkan karena Presiden Jokowi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kata analis politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing.
“Kepuasan di atas 60 persen bisa diartikan tingkat kepuasan publik masih di batas aman dan mayoritas. Penyebabnya, Jokowi selalu hadir merespons kebutuhan masyarakat,” kata Emrus, hari ini.
Bahkan, menurut Emrus, kepuasan publik dapat mencapai minimal 80 persen apabila didukung oleh kinerja menteri yang maksimal.
Emrus mengambil contoh tiga menteri yang ia nilai telah bekerja dengan baik, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Jokowi berhasil membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan lain-lain, bukankah keberhasilan ini di-back up Menteri PUPR? Jadi, kinerja menteri tentu berimbas pada kepuasan publik terhadap Jokowi. Andai semua menteri menjalankan tugasnya, saya kira tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi bisa 80 persen," ujar Emrus.
Ke depan, kata Emrus, agar kinerja pemerintahan positif, penting untuk membiarkan jatah kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.
"Siapa pun presiden kita nanti, biarkan presiden mutlak 100 persen menentukan menterinya. Jangan ada pola komunikasi politik tidak langsung, padahal tujuannya mau menteri. Kalau menteri tidak punya kinerja baik, partainya yang harus menarik. Partai proaktif menarik kalau menteri tidak bisa kerja," kata Emrus.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, Minggu (24/7).
Hasilnya, 64 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi.
Di bulan ini, Indikator Politik Indonesia dan indEX juga mengeluarkan hasil survei. Masing-masing menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 67,5 persen dan 80,9 persen. [Antara]
TERPOPULER
