REGIONAL:
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum merasa puas setelah menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik saat menggeledah Plaza Summarecon, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Geledah itu terkait kasus suap menjerat eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menjadi tersangka terkait izin pembangunan apartemen oleh PT Summarecon Agung.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Tim Satgas KPK kembali melakukan penggeledahan dengan menyatroni Plaza Summarecon di Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/8/2022).
"Hari ini, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan bertempat di Plaza Summarecon Bekasi," kata Ali dikonfirmasi, Senin.
Ali belum dapat menyampaikan apakah ada sejumlah barang bukti yang nantinya akan disita. Hingga berita ini diturunkan tim masih melakukan penggeledahan.
"Kegiatan saat ini masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan ini, nantinya akan kami update kembali," ucapnya.
Sebelumnya, Ali menyebut barang bukti hasil geledah di Plaza Summarecon di Jakarta Timur tentunya terlebih dahulu akan dianalisa oleh tim penyidik sekaligus dimasukkan ke dalam berkas perkara tersangka Haryadi Suyuti.
"Analisis berikut penyitaan atas temuan bukti-bukti ini segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka HS (Haryadi Suyuti) dan kawan-kawan," katanya.
Dalam kasus ini, Haryadi ditetapkan tersangka bersama tiga orang lainnya. Mereka yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).
Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON).
Kasus ini berawal terkait permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Oon Nusihono dengan mendirikan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
Diketahui wilayah itu merupakan masuk dalam Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
Sehingga, Haryadi Suyuti menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga izin bangunan dapat diterbitkan.
Selama proses penerbitan izin tersebut sejak 2019 sampai 2021, setidaknya Haryadi menerima uang secara bertahap dengan nilai Rp 50 juta. Uang itu diberikan Oon melalui tangan kanan Haryadi yakni Tri Yanto Budi.
TERPOPULER