REGIONAL:
"Pengalaman seleksi Bawaslu di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menghadirkan satupun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi dan kemunduran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender," ungkap Beni.
Karenanya pihaknya mengharapkan agar kegagalan menerapkan prinsip afirmasi dengan mengawal keterwakilan perempuan tidak terjadi lagi untuk seleksi Bawaslu selanjutnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Mengingat kata dia, lembaga penyelenggara pemilu adalah garda terdepan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan sangat penting untuk memulainya dari proses seleksi penyelenggara pemilu. Yakni mulai dari regulasi teknis yang inklusif, seleksi timsel, seleksi penyelenggara, hingga mekanisme dan muatan dalam proses seleksi.
Lebih lanjut Koalisi Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu kata Beni meminta Bawaslu memastikan terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen dalam hasil akhir seleksi anggota Bawaslu di 18 provinsi.
"Menunjukan spirit dan komitmen untuk menegakkan keadilan gender dan pemilu inklusif saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan Bawaslu provinsi," ungkap Beni.
Selain itu, pihaknya juga meminta Bawaslu melakukan evaluasi dan teguran kepada tim seleksi yang tidak menjalankan amanat UU dan Perbawaslu.
"(Bawaslu) Melakukan evaluasi dan teguran keras terhadap Tim Seleksi yang tidak menjalankan amanat UU dan Perbawaslu terkait kebijakan afirmasi dengan tidak meloloskan atau hanya meloloskan satu orang perempuan dalam penentuan enam besar," katanya.
Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan tersebut terdiri dari Puskapol LPPSP Fisip Universitas Indonesia, Pusat Studi Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Perludem, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Maju Perempuan Indonesia dan lainnya.
TERPOPULER