Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum akan melakukan pelantikan untuk posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Kursi Menpan RB masih kosong usai menteri sebelumnya yakni Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/8/2022) di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.
Kepada awak media, Jokowi hanya menyampaikan jawabannya secara singkat.
"Belum (akan melantik)," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (12/8/2022).
Setelah itu, Jokowi juga berseloroh ketika ditanya perihal daftar nama calon Menpan RB yang sudah dikantonginya. Ia berkelakar kalau kantongnya sudah penuh.
"Oh, kantongan udah penuh," ucapnya singkat.
Jokowi Diminta Cari Sosok yang Tepat
Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera turut berkomentar soal masih kosongnya jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia.
Menurutnya, selama satu bulan kosong jabatan tersebut dianggap sudah terlalu lama, Presiden pun diminta segera cari yang terbaik sebagai pengganti almarhum Tjahjo Kumolo.
"Satu bulan sebenarnya waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Karena setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).
Ia mengatakan, Jokowi selaku presiden harus bisa mencari figur terbaik untuk mengisi kekosongan jabatan Menpan RB. Menurutnya, figur itu tak harus dari partai politik.
"Pak Jokowi mesti mencari yang terbaik, tidak harus dari partai karena reformasi birokrasi merupakan satu dari 5 program utama pak Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani menyampaikan, sebagai bapak ASN, Menpan RB perlu memiliki keahlian, komitmen yang tinggi serta integritas yang tidak diragukan lagi. Terlebih, 2022 sudah masuk tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Ibarat Ikan, semua harus dimulai dari kepala yang sehat dan baik, agar badan hingga ekor menjadi sosok yang kuat, adil, dan trengginas dalam menjalankan tugas," ujarnya.
Ia mengatakan, publik akan gusar dengan kualitas pelayanan publik jika terganggu kepentingan politik.
"Negeri ini sulit berhasil membangun bangsa jika tidak ditopang birokrasi yang andal," tuturnya.
TERPOPULER
