REGIONAL:
Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meneruskan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan harga tiket pesawat yang kian melambung. Ia mengaku, bakal mengintensifkan diskusi dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah (pemda).
Budi mengungkapkan, pihaknya berusaha menjaga keseimbangan dengan kemampuan sektor transportasi untuk tidak menaikkan harga tiket. Ia mengatakan, sudah membicarakan hal tersebut dengan pihak Dirjen Perhubungan Udara.
"Sudah (didiskusikan dengan pemda) dan ini hari ini dengan adanya perintah presiden akan semakin kita intensifkan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/8/2022).
Selain dengan pemda, Budi juga membahasnya dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk mengatur harga tiket penerbangan dalam konteks yang detil.
"Sehingga inflasi di sektor itu juga tidak terlalu tinggi," ucapnya.
Budi mengungkapkan, pentingnya keikutsertaan pemda untuk bisa memberikan subsidi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya lantaran banyak inefisiensi yang terjadi di daerah.
"Beberapa angkutan keterisiannya tidak sampai 50 persen," ungkapnya.
Akibat dari situasi itu, akhirnya terjadinya upaya menetralisir harga. Dengan adanya subsidi, kata Budi, pemda diharapkan bisa membantu memasarkan hingga okunpasi meningkat.
"Ini yang harus di-manage," katanya.
Budi juga menyebut, harga avtur mempengaruhi naiknya harga tiket penerbangan. Namun, menurutnya, mesti ada koordinasi antar manajemen termasuk pemda supaya tidak mempengaruhi pada kenaikan inflasi.
"Kita ajak per klaster misalnya Sulsel, Sumsel, Kalimantan, Aceh dan daerahnya kita ajak bicara. Kita ajak mereka ikut sama-sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik sehingga harga bisa lebih baik."
Permintaan Jokowi
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Menhub untuk segera mengendalikan harga tiket pesawat yang kini melambung. Hal ini perlu segera disikapi agar inflasi tidak semakin meningkat.
"Harga tiket pesawat melambung, sudah saya langsung reaksi, Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) segera selesaikan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Selain memerintahkan Menhub, Jokowi juga meminta kepada BUMN penerbangan, PTGaruda Indonesia, segera menambah armada pesawatnya agar bisa membantu menahan kenaikan harga tiket pesawat.
"Meski tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi," ujarnya.
Inflasi Indonesia hingga Juli 2022 sebesar 4,94 persen (year on year/yoy). Presiden tak ingin kenaikan harga tiket pesawat turut membuat laju inflasi semakin melonjak dan dapat menggerus daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas energi.
Presiden menyebutkan inflasi saat ini menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia. Laju inflasi di negara lain jauh lebih tinggi daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata Presiden, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen.
"Inflasi ini jadi momok semua negara," ucapnya.
Karena ancaman inflasi itu, Presiden meminta jajaran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan kerja sama dan performanya di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
"Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID, TPIP, semuanya bekerja, rampung. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 persen selesai, wong kita barangnya juga ada kok," katanya.
TERPOPULER