Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diminta untuk mengevaluasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Putra Nababan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Kemendikbudristek dan LLDikti untuk mengevaluasi jalur mandiri masuk PTN.
“Kami akan mendorong agar Kemendikbudristek dan juga LLDikti untuk menyampaikan lebih giat lagi atau mengevaluasi jalur mandiri pada penerimaan mahasiswa baru di PTN,” ujar Putra Nababan, di Jakarta, Senin (22/8/2022).
Menurutnya, jalur mandiri merupakan jalur terakhir bagi calon mahasiswa baru untuk masuk ke PTN, setelah SNMPTN dan SBMPTN. Oleh sebab itu, ia mendesak agar proses jalur mandiri masuk PTN dilakukan secara transparan, mulai dari syarat hingga biayanya diumumkan transparan.
“Mulai dari apa saja syaratnya, bagaimana seleksinya, hasilnya, hingga biayanya diumumkan secara transparan. Sehingga, jika ada kongkalikong pada penerimaan jalur mandiri ini bisa ketahuan. Tidak ada lagi di bawah tangan ataupun di bawah meja, semuanya harus dilakukan secara transparan,” kata dia.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Karomani dan sejumlah jajarannya. Penangkapan oleh KPK tersebut diduga terkait suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
“Saya super prihatin dengan kondisi ini. Apalagi, Indonesia baru merayakan 77 tahun Indonesia Merdeka. Seharusnya seorang pimpinan perguruan tinggi menunjukkan keberadabannya. Tindakan mereka merusak dan meruntuhkan rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.
Akibat perbuatan oknum tersebut, lanjutnya, imajinasi anak Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri terlukai.
Putra juga meminta agar kejadian yang mencoreng dunia pendidikan tersebut segera diungkap tuntas ke publik. [ANTARA]
