Suara.com - Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Syaifullah Tamliha, menilai permintaan tiga Ketua Majelis DPP PPP yang meminta Suharso Monoarfa untuk lengser dari kursi Ketum PPP tidak realistis.
Ia mengklaim, organisasi partai saat ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi proses Pemilu sudah berjalan.
"Hingga saat ini kami merasa tidak perlu pergantian Ketua Umum, sebab pemilu tinggal setahun tiga bulan yang memerlukan konsentrasi penuh semua elemen partai," kata Tamliha dalam keterangannya, Kamis (25/8/2022).
Tamliha justru berharap agar tiga pimpinan Majelis DPP PPP itu memahami tupoksi masing-masing. Seharusnya, kata dia, para pimpinan Majelis dan pengurus harian harus bisa mengendalikan diri agar citra partai tidak terus menurun.
"Masalah dalam partai bisa dikelola dengan baik, apalagi PPP sudah berpengalaman konflik internal beberapa kali pemilu. Kami tak ingin suara PPP mengalami penurunan akibat konflik pada 2014. Ketua Majelis dan Pengurus Harian harus bisa mengendalikan diri agar citra partai tidak terus menurun," tuturnya.
Ia mengatakan, memang harus diakui ada beberapa hal yang dialami Suharso seperti proses perceraian dengan istri yang masih belum selesai di Pengadilan. Namun, menurutnya, hal itu merupakan masalah pribadi Suharso yang tidak melanggar syariat Islam.
"Selama ini masalah pribadi Pak Suharso tidak mengganggu urusan partai. Beliau siang sampai malam memonitor proses verifikasi parpol dan PPP sudah diputuskan oleh KPU lulus verifikasi," ujarnya.
Lebih lanjut, sebagai Ketua DPP bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Tamliha menjabarkan bahwa saat ini telah menuntaskan 99,9 persen Surat Keputusan DPW dan DPC.
"Sehingga organisasi PPP sudah on the track yang siap menghadapi pemilu," pungkasnya.
Desakan Mundur
Sebelumnya, tiga pimpinan majelis di DPP PPP mendesak agar Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum PPP.
Hal itu diketahui berdasarkan sebuah surat yang ditujukan kepada Suharso Monoarfa. Dalam surat itu terlihat ditandatangani oleh tiga orang yakni Ketua Majelis Syariah, KH Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan, Muhamad Mardiono dan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP, Zarkasih Nur pada Senin (22/8/2022).
Adapun surat tersebut diterima oleh Suara.com pada Selasa (23/8/2022). Saat dikonfirmasi Mardiono membenarkan adanya surat permintaan agar Suharso mundur.
"Iya betul (surat tersebut)," kata Mardiono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Dalam surat itu tertulis adanya empat pertimbangan yang membuat para ketua majelis tersebut mendesak Suharso untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
TERPOPULER
