Suara.com - Perwakilan Rusia baru-baru ini menyebut pemerintahan Taliban di Afghanistan telah berhasil membuat perubahan positif terkait hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk di bidang pendidikan.
Sejumlah perwakilan dari lebih dari 20 negara dan organisasi internasional, pada Senin (12/9), mengutuk kebijakan Taliban untuk menutup sekolah menengah dan menolak hak-hak dasar lainnya bagi anak perempuan dan perempuan dewasa di Afghanistan.
Bahkan Pakistan, yang konon dianggap sebagai sosok yang dermawan terhadap Taliban, menyuarakan keprihatinannya mengenai dihentikannya pendidikan bagi anak perempuan Afghanistan, dalam dialog PBB tentang hak asasi manusia di negara itu. Dialog itu sendiri merupakan bagian dari sesi ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dibuka di Jenewa pada Senin.
Sementara itu, Rusia dan China tidak mengeluarkan kecaman terhadap kondisi terakhir di Afghanistan. Bahkan, seorang diplomat Rusia membeberkan kemajuan yang dicapai di bawah pemerintahan Taliban mengenai hak-hak perempuan.
“Kami mencatat upaya pemerintah Afghanistan yang baru untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam bidang pernikahan dan warisan properti,” kata seorang utusan Rusia pada agenda PBB itu.
Sang perwakilan juga menambahkan bahwa lebih dari 130.000 perempuan dipekerjakan di sektor-sektor kesehatan dan pendidikan.
Tidak ada perwakilan Taliban yang hadir pada acara itu karena PBB tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan Afghanistan yang sah. Sebaliknya, diplomat dari bekas pemerintah Afghanistan masih diakui sebagai perwakilan Afghanistan di markas besar PBB di New York dan Jenewa.
Lebih lanjut, sang diplomat Rusia mengatakan beberapa sekolah ditutup karena Taliban tidak mampu membangun ruang kelas terpisah untuk anak perempuan. Ia juga menyalahkan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya karena membekukan bantuan ke Afghanistan dan menjatuhkan sanksi kepada Taliban yang, menurutnya, malah berdampak buruk pada sektor pendidikan di Afghanistan. [VOA]
