Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir membutuhkan dana penyertaan modal negara atau PMN ke sejumlah BUMN di tahun 2023. Pasalnya, pada tahun tersebut, pemerintah hanya menyetor PMN Rp41,31 triliun dari usulan Rp67,82 triliun.
Dia menyebut, perlu adanya tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun untuk Indonesia Re sebesar Rp3 triliun, Hutama Karya sebesar Rp1,66 triliun, InJourney sebesar Rp1,4 triliun, KAI sebesar Rp1 triliun, dan ID Food sebesar Rp520 miliar.
Dia memastikan, PMN diperlukan semata-mata untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional seperti, Jalan Tol Trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dan Sanur, dan Kereta Cepat.
"Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR dan kami coba juga bicara dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menselaraskan penggunaan dana," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Sebenarnya, bilang dia, BUMN memiliki alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5,7 triliun. Hanya saja, cadangan pembiayaan investasi tersebut lebih digunakan sebagai penguatan modal bagi Askrindo dan Jamkrindo dalam rangka program KUR.
Erick menjelaskan, dana tersebut akan disalurkan ke IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo dalam penanganan KUR yang pada tahun depan itu ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun.
Dengan kata lain, perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi asuransi agar bisa berjalan sebagai bantalan untuk fundamental modalnya.
"Kalau disetujui yang Rp 5,7 triliun, kalau diambil oleh IFG untuk bantalan KUR itu, ya tentu konteksnya dengan (BUMN) lainnya ini tidak bisa berjalan," ucap Erick.
Baca Juga: Erick Thohir Tepis Isu Penghapusan Golongan Listrik 450 VA: Masyarakat Jangan Cemas
