REGIONAL:
Suara.com - Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ikut angkat bicara soal ramainya sebutan 'Nasdrun' setelah Anies dijadikan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai NasDem.
Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati mengatakan, penyematan label Nasdrun itu sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik identitas dan ekspresi kebencian bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Jati pun mengimbau kelompok masyarakat sipil untuk melakukan berbagai upaya melawan kejahatan moral tersebut.
”Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada Pemilu 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat,” ujar Jati kepada wartawan, Senin (10/10/2022).
Menurutnya, masyarakat boleh saja tidak setuju atau tak mau mendukung tokoh atau partai politik tertentu. Namun, pengekspresiannya lebih baik dilakukan lewat cara yang sehat.
Misalnya, seperti berargumen dan membantah atau mengkritik gagasan serta kebijakan yang tidak disepakati. Bukan dengan membuat cap atau label bernuansa rasis kepada pihak yang tidak disetujuinya.
”Pelabelan 'Nasdrun’ itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberikan dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala risiko politiknya,” lanjutnya.
Jati juga menyoroti soal upaya memberantas para pendengung atau buzzer yang belum optimal. Publik harus diberikan literasi luas agar tak terpengaruh para buzzer.
Ia juga menyebut pihaknya telah mengembangkan kegiatan literasi politik melalui Program Pendidikan Bernegara. Program ini bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik yang mengemuka di ruang publik dan juga untuk mengingatkan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada watak emansipasinya.
”Mereka juga memperoleh pemahaman, mengapa narasi yang dikembangkan buzzer tidak sesuai dengan tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi Indonesia, serta bagaimana strategi terbaik warga negara untuk menghadapinya,” pungkas Jati.
Sebelumnya, sebutan 'Nasdrun' ramai di media sosial setelah Anies Baswedan dideklarasikan Partai NasDem sebagai Calon Presiden 2024 mendatang. Sebutan itu muncul diduga dari kelompok yang tak suka terhadap Anies.
Terkait ini, Wakil Ketua DPD Demokrat Banten, Heri Handoko mengatakan, sebutan Nasdrun tersebut merusak atmosfer demokrasi dan dapat memecah-belah masyarakat yang pernah terjadi pada Pilpres sebelumnya.
"Saya kira sebutan Nasdrun merupakan hal yang kurang baik dalam atmosfer demokrasi hari ini. Penggunaan kalimat atau kata negatif telah membuat masyarakat terbelah. Terbukti pada perhelatan pilpres 2014 dan 2019," kata Heri saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2022).
Heri menuturkan, saat ini masyarakat sudah lelah dan jengah dengan pihak yang menggunakan politik sentimen primordial atau politisasi agama untuk mendulang suara.
Saat ini, kata Heru, Demokrat lebih memilih fokus untuk melakukan perubahan dan perbaikan di masyarakat. Bukan lagi terus-terusan terjebak serangan pendengung atau buzzer.
"Masyarakat ingin adanya sebuah perubahan dan perbaikan, kami mendengarnya secara langsung. Bagaimana harga BBM naik, harga bahan pokok melambung tinggi, itu yang menjadi PR kita bersama. Itu yang harus segera kita pecahkan masalahnya dari hulu maupun hilirnya," beber Heri.
"Bukan terjebak kepada narasi buzzer yang hanya bisa merusak tatanan demokrasi Bangsa Indonesia yang sedang on the right track. Kami tegaskan kembali, Demokrat mengusung perubahan dan perbaikan, kepentingan nasional menjadi hal yang mutlak kami perjuangkan,” pungkas Heri.
TERPOPULER
