Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Ganjar yang mengaku siap maju sebagai calon presiden atau capres 2024.
Usai pemanggilan tersebut, Ganjar Pranowo dinyatakan mendapatkan sanksi teguran lisan dari PDI Perjuangan.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Kamaruddin Watubun pada Senin (24/10/22).
"Supaya keadilan di partai ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," tutur Kamaruddin seperti dikutip Suara.com melalui unggahan kanal YouTube KOMPASTV.
Meskipun Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan partai, tapi Ganjar dinilai telah memberikan pernyataan multitafsir yang membuat gaduh.
"Setelah kami menyadari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi. Tetapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," terang Kamaruddin.
Ia menjelaskan bahwa Ganjar merupakan salah kader senior di PDI P sehingga diharapkan Ganjar bisa lebih bertindak disiplin.
"Beliau bukan kader baru masuk. Ini kader senior dalam partai. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," lanjutnya.
Ganjar Langgar Instruksi Nomor 4503/0/DPP/10/2022
Baca Juga: Ganjar Pranowo Terpilih Jadi Capres PDIP Bikin Puan Maharani Menangis, Benarkah?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerangkan jika Ganjar Pranowo melanggar Instruksi Nomor 4503/0/DPP/10/2022.
"Pada tanggal 7 Oktober, itu sudah dikeluarkan Instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan," tutur Hasto.
"Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi 4503/0/DPP/10/2022," imbuhnya.
Hasto lantas menyinggung soal partainya yang hingga kini belum mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024.
"PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat HUT Golkar terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, hati-hati," imbuh Hasto.
