Suara.com - Komisi IX DPR RI akhirnya menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak atau yang disingkat GGAPA.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam kesimpulam rapat antara Komisi IX, Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, serta IPMG.
"Poin yang terakhir poin 6. Komisi IX DPR RI akan membentuk panja atau panitia kerja terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat untuk menginvestigasi lebih dalam, termasuk mengelaborasi tata kelola kefarmasian dari hulu ke hilir demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti kejadian GGAPA," kata Wakil Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene membacakan kesimpulan, Rabu (2/11/2022).
Untuk diketahui, sejumlah fraksi di Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan mengusulkan pembentukan panitia kerja atau Panja guna melakukan pengusutan atas kasus gagal ginjal akut yang dialami anak-anak. Usulan itu disampaikan anggota Komisi IX saat rapat kerja dengan menteri kesehatan dann kepala BPOM.
Tercatat ada sejumlah fraksi yang mengusulkan panja. Mulai dari PDIP, Golkar, PAN, PKS, NasDem. Usulan mereka kemudian diperkuat dua Wakil Ketua Komisi IX, yakni Charles Honoris dari Fraksi PDIP dan Nihayatul Wafirah dari Fraksi PKB.
Anggota Komisi IX Fraksi Golkar Darul Siska menilai, kasus gagal ginjal akut sudah berada pada kondisi luar biasa (KLB). Sehingga menurutnya, wajar apabila diusut melalui panja.
"Saya nggak tahu KLB gagal ginjal akut pada anak-anak ini apa ya dampaknya? Paling tidak panja-nya harus dibentuk," kata Darul, Rabu (2/11/2022).
Saleh Daulay dari Fraksi PAN setuju pembentukan Panja GGAPA. Ia mengemukakan, panja bisa dibentuk untuk menelusuri lebih dalam ihwal gagal ginjal akut.
"Karena bukan hanya kasus ini. Karena kasus-kasus seperti ini ada peluang dan potensi untuk terulang lagi. Jadi karena itu kita buat Panja untuk mengantisipasi. Pertama untuk menelusuri yang sedang terjadi sekarang, kemudian untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang," tutur Saleh.
Netty Prasetiyani Aher yang mewakili Fraksi PKS juga menyampaikan, pihaknya sepakat atas usulan pembentukan panja. Ia bahkan mengusulkan agar DPR tidak ragu membentuk panitia khusus (pansus) bilamana panja dianggal kurang maksimal.
"Kalau masih ada yang macet-macet kita tingkatkan sebagai Pansus karena melibatkan banyak stake holder. Lintas komisi, lintas lembaga ini tampaknya juga perlu dilibatkan. Kita akan lihat, sebetulnya macet-macetnya ada di mana," kata Netty.
Hal senada diusulkan Irma Suryani Chaniago dari NasDem
"Dan kalau nggak selesai juga di Panja ya terpaksa kita bikin Pansus," kaya Irma.
Dari meja pimpinan Komisi IX, Charles dari Fraksi PDIP serupa pandangan dengan PKS.
"Apabila tidak bisa diselesaikan di Panja, kita lanjut Pansus," ujar Charles.
TERPOPULER
