Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terang-terangan menolak wacana tiga periode untuk Presiden Jokowi. Kendati begitu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pembahasan mengenai wacana tersebut bisa saja dilakukan, namun bukan untuk 2024.
"Kalau mau pembahasan tiga periode atau apa, jangan yang 2024, nanti, biar fair lah kita. Kami tidak boleh membahas sesuatu yang ada dampaknya kepada diri kita," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (30/11/2022).
Menurutnya, jika memang wacana tersebut memiliki kepentingan untuk bangsa dan negara 10 atau 15 tahun mendatang, kemungkinan bisa diterapkan. Tetapi kalau untuk kepentingan jangka pendek, apalagi menunda Pemilu 2024 demi memperpanjang atau menambah periode Jokowi, hal itu harus ditolak.
"Kalau buat bangsa negara ayo 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita terapkan masih mungkin kita bahas. Tapi kalau diterapkan 2024, agar saya, agar kita. Nah, itu buat saya abuse of power. Secara etika salah dan sesat," tegas Mardani.
Mardani menyampaikam posisi PKS terhadap wacana tiga periode. Ia berujar PKS menolak secara tegas. Bahkan, menurut Mardani, bukan cuma PKS, PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi sekalipun menolak wacana tersebut.
"Kalau saya tetap melihat PDIP menolak, PKS menolak tiga periode. Saya pikir banyak partai juga menolak. Kita jangan masuk ke lubang yang sama, kasihan negeri ini amandemen ada dengan kondisi sekarang yang agak tidak imbang berbahaya," kata Mardani.
Risau Tiga Periode Jalan Lewat Relawan
PKS khawatir isu tiga periode Jokowi tetap berlanjut. Kekhawatiran itu semakin meningkat lewat masifnya gerakan dari para relawan.
Belakangan relawan melakuan acara kumpul-kumpul di Gelora Bung Karno pada Sabtu pekan kemarin. Acara kumpul-kumpul itu yang kemudian dirisaukan PKS akan adanya gerakan tiga periode.
"Tetap khawatir tiga periode karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya," kata Mardani.
Selain dari gerakan relawan, kehawatiran Mardani akan tiga periode juga dari gerak-gerik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurutnya sejauh ini, isu tiga periode masih terbuka.
"Tetap kami khawatir, apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kala isu tiga periode tidak tertutup," kata Mardani.
PKS, kata Mardani jelas menolak tiga periode. Ia bahkan mendorong Presiden Jokowi untuk menegaskan kembali penolakannya guna meredam isu, tidak sampai berkembang.
TERPOPULER
