Suara.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Profesor Faisal Santiago yakin bahwa para pembuat undang-undang telah memperhatikan norma dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat dalam menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Pasti sudah memperhatikan norma dan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat, bukan melihat kehidupan dan norma negara lain,” kata Profesor Faisal ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Menurutnya, jika terdapat pasal yang mengganggu kebebasan dan hak asasi manusia (HAM), tentu muncul pertanyaan apakah hal itu melanggar budaya dan nilai-nilai Pancasila.
“Saya masih percaya bahwa undang-undang dibuat untuk melindungi segenap masyarakat. Akan tetapi, apabila ada hal yang bertentangan dengan UUD 1945, siapkan untuk melakukan JR (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.
Ia juga yakin bahwa para pembuat UU memiliki tujuan untuk melindungi manusia dan masyarakat secara keseluruhan.
Faisal menjgatakan bahwa wajar saja jika dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra, terlebih apabila ada pihak yang terganggu pada penerapan-penerapan pasal yang ada di dalam KUHP baru.
Dalam penuturannya, ia kembali menegaskan bahwa budaya dan perilaku setiap negara tentu berbeda-beda, baik dalam penerapannya maupun pelaksanaannya.
“Khusus bangsa Indonesia, tidak akan terlepas dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan Pancasila,” kata Faisal.
“Saya pikir, KUHP yang baru disahkan, di balik kekurangannya, tentu banyak juga kelebihannya,” ujar Faisal pula. [ANTARA]
Baca Juga: Wagub Bali : KUHP Jangan Sampai Viral Dan Salah Tafsir di Luar Negeri
