Kritik Jika Sistem Pemilu Cuma Coblos Partai, Mardani PKS: Oligarki Bercokol di Parpol, Elite Bisa Semena-mena!

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 06 Januari 2023 | 16:23 WIB
Kritik Jika Sistem Pemilu Cuma Coblos Partai, Mardani PKS: Oligarki Bercokol di Parpol, Elite Bisa Semena-mena!
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Suara.com/Novian)

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera membeberkan kelemahan penerapan sistem pemilu proporsional tertutup atau cuma coblos partai. Menurutmya, jika sistem itu diterapkan justru oligarki bisa masuk ke internal partai dan pimpinan parpol bisa semena-mena.

"Kelemahannya tertutup itu cuma kalau kami melakukan proporsional tertutup tapi tidak ada reformasi di internal partai maka oligarki di luar akan bertindak di oligarki di dalam partai. Pimpinan partai elite partai bisa semena-mena menentukan nomor urut," kata Mardani dalam diskusi yang disiarkan PKS DPR TV, Jumat (6/1/2023).

"Jadi yang dekat dapat nomor urut yang baik yang berprestasi belum tentu mendapatkan nomor urut yang baik padahal haknya rakyat mendaoatkan calon yang berkualitas itu kelemahannya," sambungnya.

Kendati begitu, Mardani juga membeberkan kelebihan jika penerapan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni memang partai bisa institusi yang lebih sehat. Mencegah juga hadirnya kader parpol yang menjadi kutu loncat.

Namun itu semua, kata dia, harus dibarengi dengan partai melakukan kaderisasi yang baik.

"Kalau proporsional tertutup rakyat akan lihat nyoblos partai mana partai yang baik brand identity, party id keterikatan masyarakat ke partai akan baik karena biasanya kalau tertutup akan ada kaderisasi yang baik," tuturnya.

Sementara itu, Mardani membeberkan juga kelebihan sistem proporsional terbuka dimana menurutnya para calon anggota legislatif akan turun dan dekat dengan rakyat.

"Kelebihan proporsional terbuka yakni karena semua turun caleg-caleg akan dekat dengan rakyat. Kalau proporsional terbuka memang jatuhnya peran partai jadi minimalis dia hanya jadi manager atau jadi koordinator, padahal kalau kita mau sehat partainya juga harus sehat harus ideologi harus kuat kaderisasinya harus punya prinsip yang itu agak susah bisa dioptimalkan ketika proporsional terbuka."

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Fahri Hamzah Sebut Sistem Proporsional Pemilu Tertutup Tradisi Komunis, Perludem: Kurang Pas

Fahri Hamzah Sebut Sistem Proporsional Pemilu Tertutup Tradisi Komunis, Perludem: Kurang Pas

News | Jum'at, 06 Januari 2023 | 15:56 WIB

Demi Pertahankan Pemilu 2024 tetap Proporsional Terbuka, NasDem Ajukan Diri jadi Pihak Terkait ke MK

Demi Pertahankan Pemilu 2024 tetap Proporsional Terbuka, NasDem Ajukan Diri jadi Pihak Terkait ke MK

News | Jum'at, 06 Januari 2023 | 13:03 WIB

Gaduh Proporsional Tertutup, Ini Sistem Pemilu yang Dipakai di Indonesia Dari Masa ke Masa

Gaduh Proporsional Tertutup, Ini Sistem Pemilu yang Dipakai di Indonesia Dari Masa ke Masa

News | Jum'at, 06 Januari 2023 | 11:50 WIB

Sistem Pemilu Hanya Coblos Partai Dinilai Cuma Membuat Langgeng Politik Kekerabatan

Sistem Pemilu Hanya Coblos Partai Dinilai Cuma Membuat Langgeng Politik Kekerabatan

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 22:48 WIB

Dipecat PKS, Fahri Hamzah Blak-blakan Ditendang Gegara Beda dengan Ketum: Lawan, Saya Kan Digaji Rakyat

Dipecat PKS, Fahri Hamzah Blak-blakan Ditendang Gegara Beda dengan Ketum: Lawan, Saya Kan Digaji Rakyat

News | Kamis, 05 Januari 2023 | 20:44 WIB

Terkini

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Warga Muhammadiyah Kini Punya Peluang Miliki Rumah Lewat Program RumahMU

Foto | Sabtu, 14 November 2026 | 23:34 WIB

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Cabut Kabel WiFi Saat Merasa Disadap, NSA: Berpotensi Kehilangan Data untuk Pemeriksaan Forensik

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 23:30 WIB

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Target Pajak Berpotensi Meleset, Kelas Menengah dan Daerah Terancam Ikut Menanggung Beban

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 23:05 WIB

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Sinyal Bahaya Buat Timnas Indonesia! Jepang Tekuk Brasil Tanpa Ampun

Bola | Sabtu, 14 November 2026 | 22:30 WIB

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026

Surakarta | Sabtu, 14 November 2026 | 22:14 WIB

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Google Rilis Gemini 4 Hydrogen, AI Coding 2,5 Kali Lebih Cepat

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 22:02 WIB

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

PGEO Targetkan Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Kuat

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:01 WIB

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 22:00 WIB

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:59 WIB

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi

Jawa Tengah | Sabtu, 14 November 2026 | 21:53 WIB

×