"Semua usulan kan harus ditampung, dibicarakan bersama, dan ujungnya adalah siapapun harus diterima asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara, bisa memenuhi kelemahan Mas Anies. Sehingga kelemahan bisa diisi, kekurangan bisa dilengkapi," ujar Gus Choi.
Diakuinya sebelum membahas lebih lanjut soal cawapres untuk Anies, Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan rencana Koalisi Perubahan dan Anies sendiri-sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, menurut Gus Choi, kerja sama politik akan dideklarasikan bersama ketiga partai politik.
"Deklarasi capres, saya dengar deklarasi capres dulu, deklarasi Anies, terus suatu saat deklarasi bareng, mungkin gitu. Ini kan ketika deklarasi bareng mungkin sekaligus dengan cawapres," ujarnya.
Sebelumnya, jika merunut pada pernyataan Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, ada dua strategi untuk memilih cawapres.
Pertama, Anies bisa memilih cawapres yang memiliki basis kuat, di luar basis yang dimilikinya. Basis Anies saat ini kuat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sedangkan, Anies lemah untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Artinya, Anies kalau ingin mendapatkan ceruk atau menambal di tempat dia lemah, berarti dia harus mencari wilayah di Jawa Tengah atau Jawa Timur," kata Hanta beberapa waktu lalu.
Namun, ia tidak menyarankan Anies mengambil cawapres dari basis Jawa Tengah. Apalagi untuk tujuan memecah suara Ganjar Pranowo, apabila Gubernur Jawa Tengah itu benar-benar maju sebagai capres.
"Kalau cari wakil Jawa Tengah untuk mematahkan atau memecah pendukung Ganjar sudah sangat sulit karena basis Ganjar," kata Hanta.
Masih menurut Hanta, Anies perlu mencari figur yang memiliki basis kuat di Jawa Timur. Nama yang menguat belakangan ialah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Di titik ini lah saya ingin masuk ke Bu Khofifah. Bu Khofifah menjadi seksi dan penting bagi Anies sekaligus titik lemah Anies ini," ujar Hanta.
Tak hanya mengatakan selain lemah basis di wilayah Jateng dan Jatim. Anies memiliki dua kelemahan lainnya, yakni Anies tidak kuat di basis Nahdlatul Ulama atau NU. Anies juga tidak kuat di basis Jawa secara etnis, di posisi ini Anies masih kalah dengan Ganjar.
"Karena itu seorang Anies membutuhkan Jawa, NU yang kita tahu Jawa tripple majority di dalam politik elektoral Indoensia ya, Jawa, NU, dan muslim," kata Hanta.
AHY: Progres On The Track
Sementara itu, AHY mengaku, pihaknya senang lantaran saat ini penjajakan koalisinya bersama NasDem dan PKS untuk Pilpres 2024 sudah pada jalurnya.
"Saat ini memang terus berproses, kami saya senang progresnya nyata on the track, walaupun kita tahu politik adalah sesuatu yang penuh dengan misteri, koalisi juga begitu," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).
AHY mengatakan, pihaknya terus berikhtiar melakukan upaya dalam membangun penjajakan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya, upaya-upaya atau ikhtiar yang dilakukan tersebut sangat penting sampai nanti memunculkan adanya kesepakatan atau konsensus.
"Kita terus berikhtiar, dinamis itu sudah pasti, menghangat juga hampir pasti, tapi sejatinya kami terus mencari konsensus," tuturnya.
Lebih lanjut, AHY menerangkan, adanya kesepakatan tersebut juga penting, sebab Demokrat ingin membawa kemenangan untuk perubahan di tengah masyarakat.
"Sekali lagi tujuannya adalah untuk bisa memenangkan kontestasi dan pada akhirnya membawa perubahan yang terbaik untuk masyarakat kita," katanya.
Terkait nama cawapres yang menjadi pembahasan di lingkaran tim kecil koalisi beberapa waktu silam, Juru Bicara DPP PKS Pipin Sopian mengakui jika nama Andika Perkasa mencuat sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, selain nama Aher dan AHY.
"Iya (Andika dibahas). Tapi memang tim kecil Demokrat membawa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), PKS bawa Ahmad Heryawan. Kita bahas dua. Pak Anies tentu akan lihat rekomendasi PKS dan Partai Demokrat," katanya kepada wartawan.
Namun, Pipin menyebut cawapres Anies Baswedan mesti mendapatkan persetujuan dari ketiga partai. Menurut dia, pendamping Anies harus punya chemistry untuk menghindari konflik di tengah jalan.
"Itu harus dapat persetujuan ketiga partai. Kita bahas apakah lebih baik dan punya chemistry. Karena kita nggak mau di tengah ada konflik capres cawapres," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Jawa Barat jelang akhir tahun lalu, tepatnya pada Rabu (21/12/2022).
Pertemuan dilakukan tanpa Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Padahal ketiga partai sedang santer dikabarkan melakukan penjajakan koalisi untuk Pilpres 2024. Pipin mengatakan, alasan tak ikutnya Surya Paloh dalam pertemuan itu karena masih berada di luar negeri.
"Ya karena dia ada di luar negeri atau sedang tidak ada ditempat. Saya kira, rencana juga mudah-mudahan, kita cari waktu yang pas kita juga akan silaturahim," kata Pipin ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).
Sedangkan soal pertemuan SBY dengan Salim, Pipin menyampaikan, pertemuan berlangsung hangat. Ia menilai pertemuan dua tokoh tersebut bagian dari nostalgia.
"Ya saya kira kita silaturahim dan kita nostalgia di mana dulu kami di PKS dan Demokrat pernah berkoalisi ya di 2004,2009,2014. Bagaimana melihat ke depan ya, bangsa ini ke depan seperti apa dalam berdemokrasi," tuturnya.