Suara.com - Partai Gerindra menutup rapat perihal perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Kendati begitu, bukan tidak mungkin perlahan perjanjian itu nantinya akan diungkap.
Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco saat ditanya mengenai isi perjanjian tertulis yang diteken sebelum Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.
"Nanti di kesempatan lain, ya, lihat perkembangan lah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Perjanjian itu kini memang menjadi perbincangan, setelah sebelumnya diungkapkan Sandiaga Uno. Dasco sendiri membenarkan adanya perjanjian yang dimaksud tetapi ia masih enggan membeberkan kepada publik.
Adapun perjanjian tersebut sebelumnya ditulis Fadli Zon dan saat ini dokumennya berada di tangan Dasco.
"Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya," kata Dasco.
Rahasia Internal Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco membenarkan tentang keberadaan perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan, sebagaimana yang diungkap Sandiaga Uno. Tetapi Dasco menolak membeberkan mengenai isi perjanjian dimaksud.
"Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa, ya, kita nggak mau buka karena itu bukan kosumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk Gerindra dulu tapi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Dasco menegaskan perjanjian itu bersifat internal dan memang Gerindra tidak menginginkan untuk mengekspos ke publik.
"Karena kita kalau mau buka itu kan dari dulu, ya memang kita nggak mau buka," kata Dasco.
Sementara itu perihal Sandiaga yang mengungkap tentang keberadaan perjanjian Prabowo-Anies, Dasco mengatakan Sandiaga memang sebagai salah satu pihak terkait.
"Cuma kan sebagai pelaku, salah satu pelaku, Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada. Tapi kan Pak Sandi juga nggak bilang detail isinya kan begitu," ujar Dasco.
Lebih dari itu, Dasco menolak menjawab pertanyaan. Mulai dari isi perjanjian apakah terkait Pilpres atau hanya urusan Pilgub DKI Jakarta 2017, apakah perjanjian masih berlaku hingga 2024 atau sebatas 2019, Dasco tidak menjawab.
"Ya, kalau saya jawab berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu. Tapi kalau ada yang bilang perjanjian itu nggak ada ya kan dia nggak tahu bahwa itu perjanjian ada dibuat. Tapi isinya apa, sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik," kata Dasco.
TERPOPULER
