Suara.com - Presiden Jokowi kembali menegaskan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) didasari semangat untuk menciptakan pemerataan di Indonesia baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris," kata Jokowi saat membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/2/2023).
Menurut Mantan Wali Kota Surakarta tersebut, Pulau Jawa sudah memikul 59 persen produk domestik bruto nasional dan 56 persen penduduk Indonesia.
Sehingga, ia menegaskan, pemindahan ibu kota tersebut bukan semata-mata memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saja, melainkan memindahkan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik.
"Kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyebutkan, pembangunan IKN tidak akan selesai dalam sekejap mata, tetapi meyakini bahwa proses tersebut bisa rampung dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan.
Namun, ketika proyek ini selesai, Jokowi memastikan, Nusantara akan menjadi kota pemerintahan. Sementara, untuk Jakarta, nantinya akan terus diperbaiki menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.
Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa gagasan pemindahan ibu kota bukanlah idenya semata. Gagasan serupa pernah diwacanakan Presiden Soekarno medio 1960-an.
"Ini sudah sejak Bung Karno tahun '60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ujarnya.
TERPOPULER
