Megawati Soekarnoputri yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setelah pidato terkait dengan ibu-ibu suka pengajian viral di media sosial.
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan Republik Indonesia buntut dari pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu suka ikut pengajian.
Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai seorang Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus sebagai seorang yang menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati tersebut melalui surat yang telah dikirimkan kepada Komnas perempuan, lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta yang dikirimkan pada hari Rabu (22/2/2023).
Tri Wahyu sebagai Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta menyebutkan bahwa pelaporannya tersebut didasarkan pada ucapan Megawati yang membahas soal ibu-ibu suka mengikuti pengajian, tetapi kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
Pidato tersebut disampaikan oleh Megawati dalam sebuah acara kick off Pancasila Dalam Tindakan yang ditayangkan dalam kanal YouTube BKKBN pada hari Kamis (16/2/2023).
Disebutkan bahwa Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut tidak menemukan basis data yang digunakan oleh Megawati tersebut. Baik itu yang bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dari dinas-dinas terkait di level daerah.
Tri menyebut bahwa beberapa pengajian yang diikuti oleh ibu-ibu justru turut menghadirkan tema yang membahas terkait dengan penanganan stunting. Contohnya di Sulawesi Selatan berdasarkan pada situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian tersebut menghadirkan penyuluh untuk membahas penanggulangan stunting.
Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut meminta kepada Megawati untuk bijak dalam menyampaikan pandangan yang harusnya didasarkan pada data ilmiah, bukan pada opini bernuansa pelabelan negatif semata.
Dugaan Pelabelan Negatif
Dalam laporannya tersebut, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta kepada Komnas Perempuan RI untuk mengkaji adanya dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender dalam pidato yang disampaikan oleh Megawati. Kajian tersebut diharapkan tuntas sebelum tanggal 8 Maret 2023 di mana itu merupakan momentum Hari Perempuan Internasional.
Komnas Perempuan Diminta Menegur
Tidak hanya itu, disebutkan bahwa jika benar dugaan tersebut maka Komnas Perempuan RI diminta untuk menegur Megawati secara tertulis ditembuskan kepada publik.
Dan terakhir, ia meminta kepada Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut.
Sekretaris Umum Bamusi PDIP Sebut Megawati Tidak Melarang
TERPOPULER
