REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai kasus penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandy, yang mengguncang Direktoral Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, gegara Mario Dandy, tingkat kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi tergerus.
Tak hanya menganiaya, Mario Dandy juga gemar memamerkan harta kekayaan sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Mulai dari mobil mewah Rubicon hingga motor gede atau moge Harley Davidson.
Aksinya itu pun memicu protes anti bayar pajak, di mana hal seruan tersebut marak terjadi di media sosial. Munculnya seruan anti bayar pajak langsung membuat orang nomor dua di Indonesia bergerak.
Ma'ruf Amin menegaskan bahwa aksi tidak membayar pajak karena ulah anak pejabat pajak tidak tepat. Terlebih, Kemenkeu hingga sekarang terus meningkatkan pelayanan dan perbaikan sistem perpajakan lewat digitalisasi.
"Saya kira tidak tepatlah kalau kemudian hal yang seperti itu (kasus Mario Dandy) menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan membayar pajak," tegas Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers pada Rabu (1/3/2023).
"Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan. Termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua. Kemudian juga sistem pajak online, juga penertiban aparaturnya dan sebagainya," lanjutnya.
Atas dasar itu, meski ada kasus, tetapi Ma'ruf menilai hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi rakyat untuk tidak membayar pajak. Ia menyebut kasus yang mengguncang Kemenkeu ini juga bukan tidak mungkin terjadi di tempat lain.
"Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap memiliki kekayaan yang terlalu besar. Saya kira Menkeu (Sri Mulyani) sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain," tandasnya.
Bahkan, Ma'ruf juga mengingatkan ketegasan Kemenkeu yang telah mencopot pejabat DJP yang bermasalah. Tak sampai di situ, harta kekayaan Rafael Alun juga akan diperiksa oleh instansi yang berwenang.
Ma'ruf Amin melanjutkan, ia mendukung jika masyarakat memprotes Kemenkeu untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, jika tuntutan tersebut berubah menjadi tidak mau membayar pajak, maka hal itu tentu tindakan yang salah.
"Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu (sikap) yang tidak tepat," tegas Ma'ruf.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
