Evaluasi Objek Vital Pertamina usai Kebakaran Depo Plumpang, DPR Pertimbangkan Bentuk Panja

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang menimbang-nimbang untuk membentuk panitia kerja atas insiden kebakaran di Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara.

Pertimbangan terkait perlu tidaknya panja itu akan dibahas dalam rapat Komisi VI DPR.

"Kita akan bahas di rapat internal komisi tentang perlunya panja," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Sarmuji menuturkan pembentukan panja akan memungkinkan untuk mengulas semua objek vital Pertamina. Sehingga diharapkan evaluasi tidak sebatas terhadap depo Plumpang.

"Jika dibentuk panja kita akan review semua objek vital karena kemungkinan bukan saja depo Plumpang yang rawan tetapi ada hal lain yang harus kita evaluasi," kata Sarmuji.

Sementara itu, Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN terkait permasalahan yang sama.

"Jika diperlukan, Kmentrian BUMN akan kita panggil juga," kata Sarmuji.

Minta Penjelasan Pertamina

Komisi VII DPR berencana memanggil Pertamina pada masa sidang berikut atau setelah reses. Pemanggilan itu buntut dari kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan pemanggilan itu untuk meminta penjelasan langsung dari Pertamina atas insiden di Plumpang.

"Tentu kita akan memanggil Pertamina di masa sidang yang akan datang dan meminta penjelasan menyeluruh dari Pertamina tentang kebakaran ini," kata Eddy, Senin (6/3/2023).

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Pertamina segera melakukan investigasi penyebab kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.

Menurut Eddy Pertamina harus evaluasi kebakaran yang kerap terjadi di depo maupun kilang.

"Pertama, Pertamina harus lakukan evaluasi dan investigasi kenapa sering sekali terjadi kebakaran di berbagai kilang maupun depo Pertamina beberapa tahun belakangan," kata Eddy.

Bukan cuma investigasi, Komisi VII meminta Pertamina memastikan akan bertanggung jawab kepada para korban, baik korban meninggal atau luka, maupun mereka yang kehilangan tempat tinggal.

"Tentu Pertamina juga harus bertanggungjawab atas korban tewas, luka maupun yang rumahnya terdampak kebakaran ini," kata Eddy.

Eddy mengatakan Pertamina sudah seharusnya memiliki prosedur mitigasi bencana. Apalagi, kata dia, lokasi kebakaran Depo Pertamina, Plumpang sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk.

"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini. Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat," kata Eddy.

Sekjen PAN ini sekaligus meminta Pertamina melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa serta kiang. Terutama depo maupun kilang yang letaknya berdekatan dengan pemukiman.

"Segera lakukan audit agar kejadian seperti di Plumpang ini tidak terjadi lagi di olang, depo atau pipa Pertamina. Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," kata Eddy.