Para Tokoh Agama Kompak Deklarasikan Pemilu 2024 Bebas Politisasi Agama

Suara.com - Para tokoh agama baru saja mendeklarasikan komitmen bersama menyambut Pemilu 2024. Komitmen ini adalah memastikan proses pesta demokrasi tahun depan tidak diwarnai dengan politisasi agama.

Adapun komitmen bertajuk "Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024" itu dibacakan di acara simposium nasional yang digelar DPP PDIP melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP itu sendiri disaksikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Perwakilan tokoh agama Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Syafiq A. Mughni mengatakan bahwa para tokoh agama sepakat meminta agar Pemilu 2024 berjalan damai, rukun, dan solid tanpa adanya politik identitas.

"Untuk menjaga tegaknya negara Pancasila, kami peserta simposium nasional yang diselenggarakan pada 21 Maret 2023 menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," kata Syafiq di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Syafiq didampingi tokoh agama lain dalam pembacaan deklarasi tersebut. Mereka adalah Fatah S. Massinai selaku perwakilan dari Ahlul Bait Indonesia, Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Rio Sidauruk, Hafizurrahman Danang mewakili Ahmadiyah, dan Romo Hans Jeharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Berikutnya, tokoh agama dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Gomar Gultom dan perwakilan Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq. Lalu, ada pula Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan WS Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang hadir secara virtual.

Poin selanjutnya yang dimuat dalam deklarasi itu adalah kesadaran para tokoh agama bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akan melahirkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, menurut mereka, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama agama harus dihindari.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Acara Simposium Nasional Irvansyah mengatakan dinamika politik nasional di tengah tahun politik yang mulai menghangat harus menjadi perhatian semua kalangan.

Semua pihak, kata dia, harus memastikan perbedaan dalam pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan sebagai bangsa, sekaligus persaudaraan sebagai umat manusia.

"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara berimbas pada kemunculan perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," tandasnya. [ANTARA]