Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menganggap unggahan video dari BEM Universitas Indonesia yang menampilkan Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus kurang etis. Bahkan, ia menilai kritik tersebut dapat melanggar hukum.
"Soal postingan BEM, saya menganggap hal itu kurang etis dan bahkan melanggar hukum," ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).
Deddy lantas menjelaskan alasan mengapa unggahan animasi dari BEM UI berpotensi melanggar hukum.
"Pertama, DPR itu lembaga negara sehingga kalau mereka tidak punya data dan bukti bahwa DPR merampok rakyat maka tudingan itu bernada fitnah dan menyerang kehormatan lembaga," kata Deddy.
Deddy berujar, ketua DPR bersifat kolektif kolegial dalam mengambil keputusan bersama pimpinan DPR lainnya. Karena itu ia menilai unggahan animasi dari BEM UI malah menyerang Puan secara personal.
"Jadi melakukan personifikasi dan menyerang pribadi Ibu Puan pribadi secara sendiri, tidak kolektif pimpinan DPR adalah tindakan tidak etis," kata Deddy.
Berdasarkan pandangan itu, Deddy mengatakan BEM UI hanya mencari sensasi lewat unggahan kritik berupa animasi.
"Saya pribadi menganggap BEM hanya mengejar sensasi dan kontroversi tetapi mengabaikan substansi. Kritik dengan menghina itu beda dan mereka gagal nalar dengan melakukan over simplifikasi," ujar Deddy.
Belajar Santun
Baca Juga: Sosok Faldo Maldini, Stafsus Mensesneg yang Sebut BEM UI Bak LSM Didanai Asing
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menilai Badan Kesekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) perlu belajar cerdas dan santun dalam menyampaikan kritik
Hal ini disampaikan Junimart merespon video kritik hasil olahan BEM UI dengan gambar Ketua DPR Puan Maharani yang berbadan tikus.
"Menurut saya adik-adik mahasiswa yang mengatasnamakan BEM UI ini harus belajar cerdas dan santun. Rakyat mana yang mereka wakili," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).
Junimart lantas menilai kritik dari BEM UI yang dialamatkan kepada Puan bernuansa provokatif. Padahal menurut Wakil Ketua Komisi II ini, BEM UI bisa menyampaikan kritik melalui forum resmi.
"Kritik disampaikan saja melalui forum resmi bukam provokatif dan cenderung melecehkan rakyat. DPR itu dipilih langsung oleh rakyat. Monggo diterjemahkan sendiri," kata Junimart.
Penjelasan Ketua BEM UI
