Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut penutupan jalan di putaran balik atau u-trun Simpang Pasar Santa yang dilakukan Pemprov DKI dan pihak kepolisian tanpa kajian yang matang. Sebab, hal tersebut telah menghilangkan jalur sepeda dan trotoar.
“Saya melihat kok sepertinya kurang matang kajian untuk melakukan perubahan itu,” kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/4/2023).
Lebih lanjut, dia mengaku belum menjalin komunikasi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas penutupan jalur tersebut.
“Jadi, langsung eksekusi, mungkin koordinasi dari Pj Gubernur dan Dirlantas yaa, kami komisi B belum ada,” tambah dia.
Ismail menyebut ada dua indikator yang menunjukkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup U-turn Simpang Pasar Santa tidak didasari kajian yang kuat.
“Pertama adalah komen secara masif (dari) masyarakat pengguna jalannya. Kedua, fakta lapangan. Dua itu jadi indikator bahwa itu (penutupan jalan) terlalu terburu-buru,” tutur Ismail.
“Harusnya, merujuk dulu pada kajian sebelumnya yang membuat kondisi eksistingnya. Jangan kemudian langsung diubah,” tambah dia.
Sebelumnya, U-turn Pasar Santa menjadi polemik karena banyak masyarakat yang menilai penuntupan di pertigaan jalan itu menyebabkan kemacetan. Padahal, langkah tersebut dilakukan untuk merealisasikan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta 2023, yaitu mengurai kemacetan.
Selain jalur putar balik Pasar Santa, akses pemisah jalan di Jalan Wolter Monginsidi juga ditutup penghalang beton sehingga kendaraan yang melaju dari arah Kapten Tendean menuju Jalan Wolter Monginsidi melambat.
Kendaraan menuju ke arah Jalan Senopati ke Jalan Wijaya diarahkan putar balik di bawah kolong jalan layang (flyover) Kapten Tendean. Selain karena akses pemisah jalan yang ditutup, kemacetan juga terjadi karena banyak mobil yang hendak masuk ke bangunan pertokoan di sana.
TERPOPULER
