Suara.com - PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belakangan menjadi sorotan usai merombak sejumlah 'warisan' pendahulunya, Anies Baswedan. Salah satunya membongkar trotoar Simpang Santa, Jakarta Selatan, demi mengurai kemacetan.
Namun, kebijakan Heru Budi itu mendapatkan pembelaan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menilai bahwa pembongkaran trotoar di Simpang Santa sama sekali tidak akan mengubah wajah Jakarta yang ramah dan egaliter.
"Nggak, kalau itu ngga. Saya meyakini (perombakan trotoar) nggak (mengubah wajah kota yang ramah dan egaliter)," tegas Gembong saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (20/4/2023).
Menurutnya, apapun kebijakan yang dilakukan Heru Budi tentu sudah berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang. Ia menilai tidak mungkin perubahan itu dilakukan tanpa memiliki tujuan yang menguntungkan masyarakat.
"Apapun yang dilakukan itu ketika ada perubahan. Ini kan ada perubahan ya pasti saya meyakini itu melalui kajian. Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta," jelas Gembong.
Dalam kesempatan ini, Gembong juga mengomentari perombakan jalur sepeda. Ia menduga berdasarkan kajian yang dilakukan Pemprov DKI, jumlah pengguna sepeda di ibu kota sudah tidak terlalu signifikan, di mana semakin hari semakin berkurang.
Tentu hal itu membuat penggunaan jalur sepeda dinilai tidak maksimal. Sehingga Heru Budi melakukan refungsi (alih fungsi) yang tadinya jalur sepeda, kini kemudian dimanfaatkan untuk pengguna kendaraan bermotor.
"Mungkin seperti itu dalam benak saya, karena tidak mungkin mengubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian," kata Gembong.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan, untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.
Baca Juga: Dishub DKI Jakarta akan Mulai Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Simpang Santa Pada 26 April
"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi agar kebijakan efektif dan tepat sasaran.
Setelah melalui kajian bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya diputuskan untuk membuka ruas jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas atau jalan "idle" sebagai akses kendaraan.
Kemudian, Dinas Bina Marga DKI juga telah melakukan penyesuaian pada trotoar dengan melakukan pemasangan ramp yang menyesuaikan kemiringan trotoar dan diaspal sehingga jalan "idle" dapat dilintasi kendaraan. [ANTARA]
