Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa tepat sasaran.
Ia tak ingin dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan di luar pendidikan, seperti membeli rokok.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan atau Disdik DKI untuk mencabut KJP Plus bagi siswa yang kedapatan menggunakan uang KJP untuk membeli rokok.
"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Jika sudah dicabut, Heru pemberian KJP Plus dialihkan kepada siswa yang lebih membutuhkan.
"Supaya kota berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas," ucapnya.
Lebih lanjut, Heru meminta agar para guru di sekolah untuk lebih perhatian terhadap para siswanya. Tak hanya terkait dengan pembelajaran, tetapi juga kehidupan sosial hingga penggunaan KJP.
"Tugas guru di DKI, minimal mendengarkan cerita anak sambil melihat kondisi anak ini. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok bajunya lusuh, kan sudah ada KJP," pungkasnya.
Diketahui, besaran dana KJP Plus yang diterima siswa SD/MI sebesar Rp250.000, siswa SMP/MTs Rp300.000, Siska SMA/MA sebesar Rp420.000, siswa SMK Rp450.000 dan siswa PKBM sebesar Rp300.000.
TERPOPULER
