REGIONAL:
Suara.com - Beredar di media sosial, penanda logo +Jakarta Kota Kolaborasi di bawah jembatan layang atau fly over Karet-Sudirman, Jakarta Pusat mendadak lenyap. Pajangan yang dibuat sejak era eks Gubernur Anies Baswedan sebagai penjenamaan atau branding kota diduga dibongkar.
Hal ini diketahui berdasarkan unggahan akun twitter milik @granolish pada 8 Mei lalu. Ia mengaku kaget penanda logo +Jakarta itu kini tak lagi berada di bawah fly over.
Pemilik akun itu juga mengunggah foto perbandingan saat penanda masih terpasang dan setelah dibongkar.
"Are you freaking serious (apa anda serius?)..... signage +jakarta udah completely gone (Penanda +jakarta sudah sepenuhnya hilang).... i took this picture myself today," ujar akun itu, dikutip Kamis (11/5/2023).
Lebih lanjut, informasi tersebut dibenarkan oleh Camat Setiabudi, Iswahyudi.
“(Penanda logo +Jakarta) sudah enggak ada. Saya baru lihat tadi,” kata Iswahyudi saat dihubungi.
Kendati demikian, Iswahyudi mengaku tak mengetahui sejak kapan penanda itu dibongkar dan siapa yang melakukannya. Ia menyebut pihak yang memasangnya ada dari pihak swasta sebagai bentuk coorporate social responsibility (CSR).
“CSR yang pasang. Tapi saya tidak tahu CSR dari siapa, saya belum di sini waktu itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah slogan kota Jakarta menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Slogan sebelumnya adalah Maju Kotanya, Bahagia Warganya yang dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Raides Aryanto mengatakan, pengubahan slogan ini berkaitan dengan Pemprov DKI yang akan menerapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
Pihaknya juga mengusung konsep Jakarta: Kota untuk Semua dengan tujuan agar RPD ini akan membawa Jakarta sebagai kota yang mempromosikan inklusivitas. Semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
Ia juga menyebut RPD 2023-2026 disusun agar Pemerintah Daerah memiliki landasan kebijakan dan program setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Untuk dua tahun ke depan, pelaksanaan RPD akan fokus pada tiga isu prioritas, yakni penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, dan antisipasi proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono saat menjabat bulan Oktober lalu. Raides juga menyatakan meski slogannya diganti, semangat kolaborasi akan dilanjutkan.
Utamanya dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dengan berbagai program. Di antaranya, program Ketahanan Terhadap Bencana; Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Layanan Publik; Ketahanan Ekonomi Inklusif; Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas; Manusia Sehat, Berdaya Saing Setara; serta Pemerataan Pembangunan
“Dalam pelaksanaan RPD ini, Pemprov DKI Jakarta juga masih akan melanjutkan semangat kolaborasi yang sudah terbangun di Jakarta untuk bersama-sama membangun kota," ujar Raides kepada wartawan, Senin (12/12/2022).
TERPOPULER
