REGIONAL:
Suara.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov yang menolak resolusi damai yang dipaparkan Menhan RI Prabowo Subianto dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura.
Dahnil menegaskan, meski adanya penolakan tersebut, Prabowo akan terus menyuarakan resolusi perdamaian antara Ukraina dengan Rusia.
"Terlepas apakah disetujui atau tidak, Menhan akan terus menyuarakan resolusi damai bukan hanya untuk Rusia dan Ukraina yang sedang berkonflik juga dibelahan dunia lainnya, termasuk potensi-potensi konflik dan perang yang bisa mengganggu perdamaian," kata Dahnil saat dihubungi, Senin (5/6/2023).
Dahnil mengatakan, sebagai Menhan, Prabowo hanya menjalankan amanat konstitusi yakni untuk mendorong perdamaian dunia.
"Sebagai Menteri Pertahanan beliau menjalankan amanat konstitusi kita yakni aktif mendorong perdamaian dunia, dengan tetap mengusung politik bebas aktif," tuturnya.
Menurutnya, dalam hal itu Menhan Prabowo tidak akan ikut pakta pertahanan negara mana pun.
"Tidak ikut pakta pertahanan mana pun. Segala upaya untuk perdamaian dunia kita lakukan termasuk menyampaikan berbagai bentuk proposal dialog dan perdamaian dunia," pungkasnya.
Ditolak Ukraina
Sebelumnya, Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menolak resolusi damai yang dipaparkan Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura.
Melansir South China Morning Post, Reznikov merespons inisiasi resolusi damai tersebut.
"Saya akan bersikap sopan," katanya, sebelum merespons pernyataan mengenai rencana resolusi perdamaian yang disampaikan Pemerintah Indonesia.
"Sepertinya (rencana) Rusia, bukan Indonesia," tambahnya, sebelum mencapnya sebagai 'rencana yang aneh' dan belum pernah didengarnya.
Dalam rencana tersebut disarankan untuk segera melakukan gencatan senjata dan penghentian permusuhan yang kemudian diikuti dengan menarik masing-masing pasukan sejauh 15 kilometer atau 9,3 mil dari garis terdepan untuk membentuk zona demiliterisasi.
Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk pasukan pemantau dan pengawasan untuk ditempatkan di sepanjang zona. Kemudian menyelenggarakan referendum di daerah yang disengketakan, berdasarkan rencana tersebut.
Reznikov juga mengatakan, banyak pemimpin dunia yang mengantre bersedia melakukan negosiasi. Tetapi ia menegaskan bahwa Ukraina membutuhkan 'alat untuk menyelesaikan perang.'
TERPOPULER
