Tak Ada yang Dipotong, Saksi Ahli Sebut Video 'Lord Luhut' Haris-Fatia Masih Wajar

Suara.com - Saksi ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri Herry Priyanto mengungkapkan hasil analisa terhadap video berjudul 'Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'.

Hal itu disampaikan Herry dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadikan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Dia menjelaskan dalam proses pemeriksaan forensik, pihaknya memeriksa metadata, framing, hingga transkip pada video tersebut.

"Dari hasil yang kami temukan terhadap file tersebut, kami temukan pemeriksaan pada frame tertentu itu menunjukkan pada momem-momen atau pada rentang video tersebut adalah bersifat wajar dan continue," kata Herry di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (24/7/2023).

"Jadi, tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame," tambah dia.

Lebih lanjut, Herry menjelaskan mengenai alat yang dia gunakan dalam pemeriksaan ini. Untuk akuisisi kloning, kata dia, alat yang digunakan ialah Tablo TX1.

Kemudian untuk pemeriksaan metadata dan forensik video, Herry mengaku menggunakan sofware Magnet AXIOM.

Dia menjelaskan seluruh proses pemeriksaan itu dilakukan di Puslabfor Bareskrim Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Herry juga mengungkapkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap video yang diterima dalam sebuah flashdisk bermerek Sandisk.

"Untuk proses pemeriksaannya akuisisi, tidak lebih dari 30 sampai 40 menit, yang lama adalah proses untuk melibat keutuhan dari sebuah frame, ujar Herry.

Sebagai informasi, Haris dan Fatia dalam sidang ini didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa. Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.

Video tersebut berjudul 'Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.