Lima Kali Berturut-turut, BPKH Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Ria Rizki Nirmala Sari, Fakhri Fuadi Muflih

Rabu, 26 Juli 2023 | 07:25 WIB
Lima Kali Berturut-turut, BPKH Kembali Raih Opini WTP dari BPK
BPKH kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (Dok.bpkh)

Suara.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, opini WTP ini merupakan yang kelima kalinya berturut-turut atau sejak BPKH menyusun Laporan keuangan pada tahun 2018. Tahun 2022 juga merupakan tahun pertama BPKH menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan BMI sebagai anak perusahaan.

Fadlul menyebut, opini WTP atas Laporan keuangan BPKH ini merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji.

"Opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan dan akuntabel. Selain itu, Opini WTP kelima kalinya ini menunjukan bahwa pengelolaan dana haji aman dan Likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," ujar Fadlul kepada wartawan, Selasa (26/7/2023).

Lebih lanjut, Fadlul menyebut pengelolaan dana haji dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang hasilnya berupa nilai manfaat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri setiap tahun.

Laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran. Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember 2022 mengalami peningkatan 4,88 perse atau menjadi sebesar Rp166,54 triliun dibanding tahun 2021 senilai Rp158,79 triliun.

Sementara, BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp10,18 triliun di tahun 2022. Nilai tersebut telah melampaui target nilai manfaat yang ditetapkan di tahun 2022 yaitu sebesar Rp9,07 triliun dengan capaian 112,26 persen.

"Nilai manfaat ini akan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account untuk jemaah tunggu," ucapnya.

Dana haji aman dikelola oleh BPKH dapat dilihat dari Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas wajib. Rasio Solvabilitas yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan aset netto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun) yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Rasio Solvabilitas BPKH dari tahun 2021 sampai 2022 terus bertumbuh, dari 100,34 persen menjadi 100.76 persen.

baca juga

Rasio likuiditas wajib adalah kemampuan BPKH menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam tahun berjalan. Berdasarkan amanah UU nomor 34 tahun 2014, BPKH wajib menjaga minimal dua kali BPIH. Dalam realisasinya, tahun 2022 rasio likuiditas wajib terjaga sebesar di angka 2,22 kali BPIH.

"Rasio likuiditas wajib 2,22 kali berarti BPKH telah mempersiapkan dana untuk penyelenggaraan Ibadah Haji melebihi 2 kali pelaksanaan haji," ucapnya.

Laporan operasional BPKH tahun 2022 mencatat surplus sebesar Rp3,4 triliun dan tidak terdapat investasi yang mengalami rugi. BPKH juga telah menyalurkan dana Rp2 triliun dalam bentuk virtual account bagi jemaah tunda dan jemaah tunggu.

Selain memberikan opini WTP, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi.

"Audit yang dilakukan BPK menjadi bukti bahwa dana haji mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. BPK juga menjunjung tinggi independensi, obyektifitas dan profesionalisme dalam mengawasi Dana Haji", ucapnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Haji, Laporan keuangan disampaikan setiap semester dan tahunan kepada Presiden dan DPR.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kemnaker Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2022

Kemnaker Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2022

Bisnis | Selasa, 11 Juli 2023 | 19:29 WIB

Pertahankan Tradisi Anies Raih WTP, Heru Budi Klaim Sudah Transparan Kelola Keuangan Daerah

Pertahankan Tradisi Anies Raih WTP, Heru Budi Klaim Sudah Transparan Kelola Keuangan Daerah

News | Senin, 29 Mei 2023 | 17:08 WIB

Beda dengan Zaman Anies, Spanduk DKI Raih WTP dari BPK Tidak Boleh Dibentangkan Saat Paripurna Berlangsung

Beda dengan Zaman Anies, Spanduk DKI Raih WTP dari BPK Tidak Boleh Dibentangkan Saat Paripurna Berlangsung

News | Senin, 29 Mei 2023 | 14:27 WIB

Lanjutkan Tradisi Anies, Pemprov DKI Era Heru Budi Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Lanjutkan Tradisi Anies, Pemprov DKI Era Heru Budi Kembali Raih Opini WTP dari BPK

News | Senin, 29 Mei 2023 | 12:40 WIB

Pemprov Sulsel Pertahankan Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2022

Pemprov Sulsel Pertahankan Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2022

Sulsel | Sabtu, 27 Mei 2023 | 09:45 WIB

Terkini

7 Poin Klarifikasi Raffi Ahmad soal Dana Endorse Rp14,7 Miliar, Janji Buat Korban Bencana

7 Poin Klarifikasi Raffi Ahmad soal Dana Endorse Rp14,7 Miliar, Janji Buat Korban Bencana

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 14:53 WIB

Bos BI: Transaksi Digital Tak Sepenuhnya Aman

Bos BI: Transaksi Digital Tak Sepenuhnya Aman

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB

Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB

Sohibul Iman Ungkap Pimpinan Tim Verifikasi dan Ad Hoc Pengganti Gibran di MPR

Sohibul Iman Ungkap Pimpinan Tim Verifikasi dan Ad Hoc Pengganti Gibran di MPR

News | Senin, 16 November 2026 | 14:51 WIB

7 Tips Menata Ruang Tamu Menurut Feng Shui untuk Mendatangkan Energi Positif

7 Tips Menata Ruang Tamu Menurut Feng Shui untuk Mendatangkan Energi Positif

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 14:50 WIB

Pasar Senen Blok VI Direvitalisasi Jadi Hub TOD: KRL hingga MRT Bakal Terhubung

Pasar Senen Blok VI Direvitalisasi Jadi Hub TOD: KRL hingga MRT Bakal Terhubung

News | Senin, 16 November 2026 | 14:48 WIB

14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya

14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya

Sumbar | Senin, 16 November 2026 | 14:48 WIB

Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M

Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 14:47 WIB

Syarat dan Biaya Mutasi SIM Antar Daerah Jika Pindah Domisili KTP: Panduan Lengkap dan Prosedurnya

Syarat dan Biaya Mutasi SIM Antar Daerah Jika Pindah Domisili KTP: Panduan Lengkap dan Prosedurnya

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 14:41 WIB

Review This is I: Perjalanan Menemukan Keberanian untuk Hidup

Review This is I: Perjalanan Menemukan Keberanian untuk Hidup

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 14:40 WIB

×