Fakta-fakta OTT KPK di Basarnas: Letkol Afri Budi Cahyanto Ikut Ditangkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini KPK melakukan operasi senyap di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa KPK sudah melakukan OTT pada hari Selasa (25/7/2023) kemarin. Ghufron menyebut penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Lantas, seperti apa fakta-fakta OTT KPK di Basarnas tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

1. Korupsi Pengadaan Alat Pendeteksi Korban Reruntuhan

Nurul Ghufron menjelaskan kegiatan OTT KPK kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi barang dan jasa. Dalam perkara ini, diduga ada penyerahan sejumlah uang,

“Atas dugaan penyerahan uang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” tutur Ghufron.

Barang dan jasa yang dikorupsi itu diduga berupa alat pendeteksi korban reruntuhan. Para tersangka diduga menerima pembagian fee 10 persen dari total nilai proyek.

2. Pejabat Basarnas Terjaring OTT

KPK menggelar OTT tentang kasus dugaan suap di tubuh Basarnas. Salah satu pihak yang diamankan oleh KPK yaitu merupakan perwira menengah TNI AU.

Berdasarkan keterangan yang beredar, anggota TNI AU yang ditangkap yakni Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Letkol Afri sendiri bertugas sebagai Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas).

KPK menuturkan bahwa OTT yang dilakukan kemarin menyasar dugaan adanya suap yang terjadi di Basarnas. Beberapa pihak swasta turut ditangkap dalam kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri masih belum merinci secara lebih detail tentang pihak yang ditangkap. Namun, ia membenarkan bahwa salah satu pihak yang terjaring OTT yaitu pejabat di Basarnas.

3. Masih Dalam Proses Pemeriksaan

Dari OTT tersebut, KPK menangkap sejumlah orang. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK.

Pemeriksaan tersebut masih berlangsung, dan KPK diketahui mempunyai waktu 1x24 jam sebelum menetapkan status hukum pada para pihak yang diamankan.