Kemenag juga akan melakukan sanksi terhadap pendamping Proses Produk Halal (PPH) inisial AS yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Kemenag pun mencabut nomor registrasi oknum AS tersebut.
"Sementara atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pendamping PPH berinisial 'AS', BPJPH telah memberikan sanksi dengan pencabutan Nomor Registrasi Pendamping PPH," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya pada Rabu (23/8/2023).
5. Oknum PPH Tak Lakukan Verifikasi
Jus atau sari buah merupakan salah satu jenis produk yang dapat disertifikasi melalui mekanisme self declare karena termasuk produk tidak berisiko. Berdasarkan ketentuan, hal itu selanjutnya harus diverifikasi oleh Pendamping PPH untuk memastikan kehalalan produk.
"Namun berdasarkan hasil penelusuran Tim Pengawas, proses verifikasi melalui pendampingan tidak dilakukan oleh Saudara AS selaku Pendamping PPH," jelas Aqil Irham.
Aqil menyebut AS telah mengetahui bahwa proses pembuatan sari buah Nabidz melalui proses fermentasi. Harusnya jika mengetahui hal itu, pendamping dapat menghentikan proses dan menyarankan pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal reguler.
"Karena kalau ada fermentasi artinya ada proses kimia yang dilakukan sehingga memerlukan uji lab yang harus dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)," papar Aqil Irham.
Tapi alih-alih menghentikan proses sertifikasi, AS malah memanipulasi data pendaftaran sertifikasi halal.
"Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Sebagai sanksinya, kami telah mencabut izin pendampingan Saudara AS," tegas Aqil.
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
