Zulhas Sepakat Piagam KKIR Tetap jadi Pegangan, Tak Perlu Diubah Walau Nama Koalisi jadi Indonesia Maju

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas berpandangan serupa dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal piagam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tidak perlu diubah, meski nama koalisi kini berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Diketahui piagam KKIR itu terbentuk saat Partai Gerindra dan PKB memutuskan untuk melakukan kerja sama politik. Menurut Zulhas, apa yang sudah menjadi kesepakatan terdahulu sebelum bergabungnya Golkar, PAN, dan PBB, tidak perlu diubah.

"Nggak usah lah," kata Zulhas singkat usai merayakaan malam puncak HUT ke-25 PAN di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Sebelumnya, dalam sambutan di HUT ke-25 PAN di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Zulhas menunjukan bahwa dirinya beserta PAN menghormati dan menghargai posisi PKB yang sudah lebih lama berkoalisi dengan Gerindra untuk menyongsong Pemilu mendatang.

Hal itu tergambar ketika Zulhas kembali menyodorkan nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan secara langsung meminta restu dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Diketahui, berdasarkan piagam KKIR, penetapan capres dan cawapres yang diusung koalisi memang menjadi kewenangan Prabowo dan Muhaimin atau Cak Imin.

Adalun momen Zulhas meminta restu Cak Kmin terjadi saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/8). Dalam acara itu, hadir para ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju.

Zulhas menyebut tantangan bangsa ke depan adalah berkaitan dengan ekonomi, politik, dan budaya. Ia pun menyodorkan nama Erick Thohir sebagai Cawapres kepada kadernya.

“Kita harus berdaulat di bidang ekonomi, politik dan budaya, tapi kita harus ada prioritas. Nah ini baru saya ngomong sama Pak Erick Thohir. Saudara-saudara, suka sama Pak Erick, nggak? Oke, nggak?” ujar Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengaku sudah mengenal Erick Thohir sejak lama. Ia bahkan memuji kinerja Erick Thohir di pemerintahan, termasuk selama menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih kepada Pak Erick, PSSI kita luar biasa sekarang ini. Selamat juara dua, nggak gampang juara dua. Kita nggak pernah juara kok. Kita kadang-kadang kurang terima kasih, kemarin juara dua. Pak Erick empati, saya kenal lama, jiwanya merah putih,” kata Zulhas.

Setelah itu, Zulhas menggoda Cak Imin agar merestui Erick Thohir sebagai Cawapres pasangan Prabowo. Cak Imin sendiri diketahui merupakan penentu nama Cawapres untuk Prabowo.

“Perubahan cepat itu memang yang mendampingi cocok itu namanya Pak Erick Thohir. Cak Imin gimana? lho Cak Imin yang pertama sama Pak Prabowo. Yang pertama beliau, mesti restu dari Cak Imin,” tuturnya.

Tak sampai di situ, Zulhas juga meminta restu dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang juga hadir.

“Jadi Cak Imin pantas, jauh lebih pantas. Pak Airlangga gimana, pemenang nomor dua, pantas nggak, jauh lebih pantas,” ucapnya.

Menteri Perdagangan ini pun mengakui nama Erick Thohir memang belum menjadi kesepakatan koalisi sebagai Cwapres. Namun, ia meyakini nantinya koalisi akan menghasilkan keputusan terbaik untuk pendamping Prabowo.

“Lho gimana kalau semua ngusul. Saya percaya, pada saatnya, pada momen yang tepat kita ini bersaudara, berkeluarga. Pak Prabowo, Cak Imin, Pak Airlangga itu keluarga saudara dekat kita ini. Saya yakin pada saatnya kita akan ada momentum yang tepat untuk sepakat nanti siapa wakil beliau,” pungkas Zulhas.

Piagam Nyawa Koalisi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan piagam kesepakatan antara mereka dengan Gerindra tetap berlaku, kendati Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kini berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan piagam yang salah satu poinnya menyerahkan penentuan capres dan cawapres di tangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih berlaku.

"Ya yang pasti sampai saat ini belum ada perubahan dari kesepakatan deklarasi Koalisi Jebangkitan Indonesia Raya. Jadi deklarasi Sentul itu belum berubah dan belum ada pencabutan," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Daniel menyebut piagam tersebut ibarat nyawa di dalam koalisi, baik antara Gerindra dengan PKB maupun saat ini Gerindra-PKB dengan Golkar, PAN, dan PBB. Karena itu ia meminta Gerindra tidak keluar dari kesepakatan seiring berubahnya nama koalisi.

"Ya, itu kan nyawanya koalisi," ujar Daniel.

Sementara itu perihal nama baru koalisi, dikatakan Daniel, sejauh ini PKB tidak ada masalah. Tetapi ia menegaskan, apapun nama koalisinya, piagam yang lebih dulu diteken Gerindra dan PKB akan tetap berlaku.

"Persoalan perubahan nama itu kan sebenarnya rasanya mendadak kemarin diumumkan, belum ada pembahasan, Cak Imin juga belum sempat secara khusus diundang atau berbicara untuk merubah nama. Meskipun secara prinsip PKB nggak masalah ada perubahan nama tetapi semangat deklarasi Sentul tetap menjadi pegangan," kata Daniel.

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum memastikan terkait nasib dari piagam KKIR. Ia menyampaikan hal itu masih perlu pembicaraan.

"Nah itu mau kita bicarakan di dalam koalisi, koalisi sudah bertemu pada Jumat malam kemarin, kita bicarakan," kata Muzani di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023).