Revisi UU DKI Jakarta Jadi Kebutuhan Mendesak, DPR: Secara De Jure Kita Punya Ibu Kota Dua, Jakarta dan Nusantara

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 19 September 2023 | 17:57 WIB
Revisi UU DKI Jakarta Jadi Kebutuhan Mendesak, DPR: Secara De Jure Kita Punya Ibu Kota Dua, Jakarta dan Nusantara
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta pemerintah segara mengajukan usul revisi untuk UU DKI Jakarta. (Dok: DPR)

Suara.com - Komisi II DPR bersama Pemerintah menyepakati membawa Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke tingkat II atau disahkan dalam Rapat Paripurna. Dengan adanya hal itu, diharapkan pemerintah juga segera mengajukan usul revisi Undang-undang Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Bukan tanpa sebab, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menngemukakan, hal itu dilakukan lantaran kekinian, secara de jure atau berdasarkan hukum, Ibu Kota Indonesia masih dua yakni Jakarta dan Nusantara.

"Memang tentu kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-undang DKI, karena de jure. De jure sekarang, kita punya dua ibu kota sebetulnya, Jakarta dan kemudian Nusantara itu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, UU IKN kekinian telah disempurnakan lewat revisi. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan usulan untuk melakukan perubahan Undang-undang tentang DKI Jakarta.

"Nah bentuknya seperti apa kita belum tahu, kita baru nanti akan membahasnya kalau nanti usulan dari pemerintah itu disampaikan," tuturnya.

"Tapi kami dari beberapa bulan yang lalu sudah menyampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri agar Undang-undang DKI Jakarta itu untuk segera direvisi," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kekinian DPR RI dalam posisi menunggu adanya usulan dari pemerintah soal revisi tersebut.

"Belum (usulkan), kan makanya saya katakan, sampai hari ini kan secara de jure ya Indonesia ini punya dua ibu kota, Jakarta dan Nusantara," katanya.

Revisi UU IKN

baca juga

Sebelumnya, DPR melalui Komisi II dan Pemerintah akhirnya menyepakati Revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke tingkat II atau ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan itu sebagaimana pengambilan keputusan pada tingkat I.

Adapun dalam Revisi UU IKN tersebut akan menguatkan tiga hal.

Pertama, penguatan kedudukan kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN sebagai penyelenggara persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus.

"Melalui penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan khusus OIKN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam kedudukannya sebagai pengelola anggaran atau barang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Kemudian hal yang kedua, memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat. Termasuk pengaturan tanah yang bersifat lex specialis di IKN dalam mendukung investasi.

Ketiga, memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P yaitu Persiapan, Pembangunan, Pemindahan IKN, serta Penyelenggaraan pemerintah daerah khusus. Selain itu, pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN.

Junimart mengatakan, arah dan tujuan Revisi Undang-undang IKN dalam rangka mempercepat persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan Nusantara yang baru.

"Sehingga untuk memberikan kepastian hukum, percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara dipandang perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara," ujarnya.

Lebih lanjut, ada tujuh fraksi di DPR menyatakan setuju agar revisi UU IKN dibawa ke rapat paripurna. Lalu Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju dengan catatan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dalam rapat tersebut.

"Kita sama-sama menyetujui untuk melanjutkannya kepada pembicaraan tingkat I dan kemudian untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang akan datang," kata Ketua II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesempatan yang sama.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kompak! DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU IKN ke Paripurna, Ada 3 Poin Dikuatkan

Kompak! DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU IKN ke Paripurna, Ada 3 Poin Dikuatkan

News | Selasa, 19 September 2023 | 17:27 WIB

Usulan Revisi UU IKN, Komisi II dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panitia Kerja

Usulan Revisi UU IKN, Komisi II dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panitia Kerja

DPR | Selasa, 22 Agustus 2023 | 14:15 WIB

Bahas Revisi UU IKN, Komisi II Sepakat Bentuk Panja

Bahas Revisi UU IKN, Komisi II Sepakat Bentuk Panja

News | Senin, 21 Agustus 2023 | 17:53 WIB

Terkini

Kulit Kusam? Ini 5 Rekomendasi Body Mask Lokal yang Bikin Auto Cerah!

Kulit Kusam? Ini 5 Rekomendasi Body Mask Lokal yang Bikin Auto Cerah!

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 18:30 WIB

Jijik Lihat WC Jongkok Berkerak Hitam? Begini 7 Cara Ampuh Bikin Putih Berkilau Lagi

Jijik Lihat WC Jongkok Berkerak Hitam? Begini 7 Cara Ampuh Bikin Putih Berkilau Lagi

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 18:20 WIB

Lulus Sekolah Berakhir Jadi Ojol: Pilihan atau Imbas Lowongan Kerja Sempit?

Lulus Sekolah Berakhir Jadi Ojol: Pilihan atau Imbas Lowongan Kerja Sempit?

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 18:20 WIB

Geely Okavango Ramaikan Pasar SUV 7 Penumpang di GAW 2026

Geely Okavango Ramaikan Pasar SUV 7 Penumpang di GAW 2026

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 18:15 WIB

UMP Jakarta Rp6,1 Juta Tak Cukup! Said Iqbal: Buruh Harus Hemat Makan Mi Instan?

UMP Jakarta Rp6,1 Juta Tak Cukup! Said Iqbal: Buruh Harus Hemat Makan Mi Instan?

News | Sabtu, 21 November 2026 | 18:14 WIB

Cara Cepat Menghafal Surat Al Mulk 30 Ayat dalam Seminggu untuk Pemula

Cara Cepat Menghafal Surat Al Mulk 30 Ayat dalam Seminggu untuk Pemula

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 18:10 WIB

Sufmi Dasco Ungkap Pembahasan dalam Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Sufmi Dasco Ungkap Pembahasan dalam Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Video | Sabtu, 21 November 2026 | 18:08 WIB

The Book You Wish Your Parents Had Read: Memahami Anak Dimulai dari Orang Tua

The Book You Wish Your Parents Had Read: Memahami Anak Dimulai dari Orang Tua

Your Say | Sabtu, 21 November 2026 | 18:00 WIB

Arti Kode Pengumuman CPNS P/L, P/TL, TMS, dan APS, Mana yang Lulus?

Arti Kode Pengumuman CPNS P/L, P/TL, TMS, dan APS, Mana yang Lulus?

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 17:56 WIB

Di Balik Pertamina Eco RunFest 2026, Ada Target 100 Persen Sampah Terolah

Di Balik Pertamina Eco RunFest 2026, Ada Target 100 Persen Sampah Terolah

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 17:54 WIB

×