Infografis
Terkait dugaan pemerasan itu, Firli Bahuri dilaporkan ke Polda Metro Jaya serta Dewas KPK. Dan pada akhirnya, pada Rabu (22/11/2023), Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi.
"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes kata Ade Safri Simanjuntak.
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e, 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020-2023," imbuhnya.
Buntut penetapan tersangka ini, Firli Bahuri akhirnya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara.
Ajukan Gugatan Praperadilan
Tak terima dengan status tersangka, Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (24/11/2023). Di sisi lain, Dewas KPK menyatakan tetap akan memproses laporan dugaan etik Firli Bahuri meski yang bersangkutan sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua KPK.
"Tentu tetap lanjut (proses etik) di sana (Polda Metro Jaya) kan pidana, di kita etik," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada wartawan di gedung ACLC, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).
