Suara.com - Berbagai peristiwa yang menyorot perhatian publik telah terjadi di Jakarta selama tahun 2023. Mulai dari persoalan mengenai rencana penerapan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) hingga Jakarta yang menjadi kota paling berpolusi se-dunia.
Suara.com mencoba merangkum berbagai peristiwa tersebut dalam kaleidoskop polemik Jakarta 2023.
ERP Ditolak Warga
Rencana penerapan ERP sebenarnya sudah lama diutarakan sejak Sutiyoso masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Anies Baswedan kepala daerah saat itu sempat mencoba kembali mewujudkannya.
Namun, rencana gagal karena proyek ini gagal lelang. Hingga termutakhir, Heru Budi Hartono kembali mencoba peruntungannya dengan program pengurangan kemacetan itu.
![Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah alat sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/19/23069-jalan-berbayar-electronic-road-pricing-erp-alat-sistem-jalan-berbayar-elektronik.jpg)
Heru bahkan sempat merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) untuk mengatur penerapan ERP di 25 ruas jalan. Begitu rencana ini mencuat ke publik, masyarakat, khususnya ojek online (ojol) menolak keras.
Organisasi ojol bahkan berulang kali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah besar di depan Balai Kota DKI Jakarta. Polemik ini berlangsung sejak Januari 2023 hingga Februari dan akhirnya tak terdengar lagi kelanjutannya.
KPK Geledah DPRD DKI
Pada 17 Januari 2023, mendadak sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI. Pantauan Suara.com saat itu, gedung legislator Kebon Sirih itu sempat tak bisa dimasuki oleh siapun dan dijaga ketat pihak keamanan.
Belakangan diketahui penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogadung tahun 2018 saat eks Gubernur Anies Baswedan menjabat.
KPK saat itu melakukan penggeledahan di lantai 10, 8, 6,4, dan 2. Ruangan yang digeledah merupakan milik Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, eks Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, Anggota DPRD Cinta Mega, hingga Komisi C.
Hasil penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah barang, di antaranya dokumen dan alat elektronik.
Pejabat Flexing
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI sempat diperiksa lantaran dirinya atau keluarganya memamerkan kekayaan alias flexing yang tak sewajarnya. Hal ini menuai polemik lantaran mereka mengunggah berbagai barang mewah di media sosial.
Pertama, istri dan anak Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy, dan anaknya kerap pamer tas mewah di media sosial.
