Suara.com - Jusuf Kalla menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kediamannya Jl. Brawijaya no 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari 2024.
Ada pun tokoh-tokoh GNB yang hadir di kediaman JK diantaranya yakni istri presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Abdurrahman beserta putrinya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.
Kemudian Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom, mantan dubes Makarim Wibisono, dan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat.
GNB merupakan gerakan yang dimotori oleh tokoh bangsa yang bertujuan mengawal Pemilu agar berlangsung dengan bersih dengan fair, transparan, dan jujur serta bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan sehingga kemudian menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat yang menjadi modal untuk kelangsungan pembangunan Indonesia ke depan.
Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, mengingatkan seluruh aparatur negara, terutama TNI dan Polri hingga kepala desa agar bersikap netral pada pemilu 2024. Tidak melakukan aksi kecurangan seperti mencuri suara rakyat.
"Kita dukung aparat negara, polisi, tentara kepala desa agar kembali ke hati nuraninya. Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya," kata JK
"Jangan ada yang mencuri. Bukan suaranya Prabowo, Anies, ganjar dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini sampaikan itu," lanjut JK.
Lebih lanjut, di sisa masa kampanye ini, JK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Sehingga hasil dari proses penyelenggaraan pemilu ini bisa diterima oleh semua pihak.
"Dengan pemilu yang bersih, dapat memilih pemimpin yg bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang," tandasnya.
Kritik Bansos Jokowi
Pada kesempatan yang sama JK juga mengkritik Bansos yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Menurutnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang membagikan Bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan.
Karena pada dasarnya Bansos harus diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan bukan secara random di jalan atau pun di pasar-pasar.
“Memberikan Bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar jangan dikasi di pinggir jalan, di pasar dan tempat umum. Aturan yang benar Bansos diberikan sesuai nama alamat yang terdata, untuk itu Bansos yang bagikan adalah Kepala Desa atau camat, kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh,” ungkap JK.
Selain mengkritik terkait metodenya JK juga menganggap waktu pemberian sebelum pemilu sangat penuh muatan politis.
Termasuk waktunya juga harus yang benar. Kenapa harus dipaksakan sebelum tanggal 14 (Februari 2024) kenapa tidak tanggal 20 (februari 202) saja,’ ujar JK.
TERPOPULER
