Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman resmi Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Sabtu (24/02/2024) sore.
Pertemuan ini merupakan yang pertama usai AHY dilantik sebagai menteri.
Baca Juga:
2024 The End of Amien Rais, Qodari Tertawa Lepas: Dia Cuma Kecambah bukan Pohon Besar
Pesan Menohok Mahfud MD: Video Pemimpin Dzalim Dihabisi Rakyat, Sindir Siapa?
AHY menyebut, kedatangannya bertujuan untuk melaporkan diri selaku Menteri ATR/Kepala BPN baru sekaligus mohon nasihat atau wejangan dan arahan mengenai pertanahan dan tata ruang.
“Beliau (wapres) tadi menyampaikan beberapa pesan karena saya ingin memohon wejangan sekaligus juga arahan-arahan yang jelas terkait dengan pertanahan agraria dan tata ruang ini. Beliau mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita di berbagai daerah,” ujar AHY kepada wartawan.
Bahkan menurut putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini, Wapres menyampaikan langsung beberapa kasus sengketa tanah yang dialami masyarakat kecil.
Baca Juga: Gibran Kena Sindir Mirip Wapres Filipina Sara Duterte, Warganet: Mirip Nasibnya
“Saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu, ada warga yang melaporkan, mengadulah kepada Bapak Wapres tentang tanahnya yang diserobot oleh orang lain, diserobot oleh pengembang, dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan padahal ini rakyat kecil,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, AHY pun bertekad akan melihat secara utuh dan menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa tanah khususnya yang melibatkan para mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Yang jelas sejak awal saya menyampaikan sama seperti yang telah dicanangkan oleh menteri sebelumnya, kita ingin tegas jangan sampai ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita termasuk di urusan pertanahan,” jelasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu pun menyatakan apabila ada masyarakat yang berhadapan dengan mafia tanah, dirinya bersama jajaran Kementerian ATR akan berada di barisan terdepan untuk membela korban.
“Jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan, banyak juga misalnya yang sudah pensiun ya, itu yang dipermainkan. Rakyat kecil dipermainkan dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” pungkasnya.
