Suara.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi telah menerima laporan kasus dugaan penggelembungan suara yang terjadi di wilayah Bekasi Timur.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin mengatakan, laporan terkait kasus tersebut telah di terima pada Senin (4/3/2024).
“Yang lapor masyarakat biasa,” kata Sodikin, Selasa (5/3/2024).
Baca juga:
Dia menerangkan, terlapor dalam kasus tersebut tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur. Pelapor membawa alat bukti berupa video dan bukti hasil sirekap.
“Ya klo di laporan sih PPK Bekasi Timur, tidak ada menyebut nama atau anggota,” terangnya.
Selanjutnya, Bawaslu bakal melakukan kajian untuk mengusut kasus tersebut dalam kurun waktu dua hari sejak laporan diterima.
“Kalau dugaan penggelembungan bisa dia masuk ke tiga-tiganya, baik administratif, juga mungkin etiknya, mungkin juga masuk ke tindak pidananya,” jelasnya.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ali Syaifa meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Timur melakukan rekapitulasi suara ulang.
Baca juga:
Ali menerangkan, tujuan rekapitulasi ulang agar perhitungan suara bisa dilakukan secara transparan dan profesional. Sehingga, hasil yang ditetapkan bisa dipertanggungjawabkan.
“Pelaksanaan rekap yang menjalankan anggota PPK, karena kemarin hasilnya banyak data yang berubah, maka kami melakukan sebuah keputusan dan keputusan itu adalah surat perintah kepada ppk itu sendiri Bekasi Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang,” kata Ali, Selasa (5/3/2024).
Ali mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah melakukan proses klarifikasi dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penggelembungan suara di Bekasi Timur.
“Yang jelas proses berjalan di PPK dan belum sampai final dalam proses nya ada hal-hal yang kurang tepat, kami luruskan dulu yang pertama,” ujarnya.
“Nanti hasil-hasil klarifikasi itu lah akan terlihat, lalu akan diambil sebuah keputusan-keputusan gitu,” sambung Ali.
TERPOPULER
