Sidang Kasus SYL: Jaksa Bongkar Dana Hiburan di Kementan, Pedangdut Nayunda Nabila Disebut!

Suara.com - Nama pedangdut jebolan Rising Star Indonesia Dangdut, Nayunda Nabila Nizrinah disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (29/4/2024).

Hal itu berawal saat Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan soal anggaran hiburan di Kementerian Pertanian (Kementan) kepada mantan Koordinator Subtansi Rumah Tangga (Rumga), Arief Sopian yang dihadirkan sebagai saksi.

"Termasuk yang, makanya ingin saya tanyakan, karena saksi menyebutnya beberapa kali ya, sekitar 50 sampai 100 juta sekali mentransfer untuk entertain. Ini maksudnya entertain kaya gimana?" tanya jaksa.

Arief menjawab, hiburan yang dimaksud adalah penyanyi yang dihadirkan saat ada acara di Kementan.

"Kadang kan ketika ada acara terus manggil penyanyi gitu, ya, ada biduan-lah. Nah itulah yang kita harus bayarkan, pak," kata Arief.

Baca Juga: Terkuak! SYL Minta Jatah Uang Harian Rp3 Juta di Rumah Dinas: Buat Pesan Grab Food hingga Laundry!

Mendengar jawaban itu, jaksa kemudian bertanya dengan menyebut nama Nayunda.

"Kalau khusus yang tadi ke Nayunda tadi. Kalau saya cek ini Nayunda ternyata Rising Star Idol. Itu berapa kali ke Nayunda?"

"Satu kali," jawab Arief.

Jaksa lalu mempertanyakan bagaimana Arief mendapatkan nomor rekening Nayunda. Arief menjawab nomor rekening diperolehnya dari seorang bernama Rezky.

Baca Juga: Hakim Cecar Saksi Kementan Soal Jatah Uang Rp30 Juta Per Bulan untuk Istri SYL

"Tapi yang perintah pak, ini katanya Pak Kasdi?"

"Tapi nomor rekeningnya dari Rezky," jawab Arief.

"Apakah Nayunda ini penyayi dari Makassar, sehingga Rezky yang punya?"

"Saya enggak tahu Pak," jawab Arief.

Dakwaan Jaksa

Sebelumnya, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021–2023.

Serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.