Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons perihal pemberian bantuan sosial atau bansos untuk pelaku judi online.
Kepala negara justru memberikan senyum saat menanggapi perihal pertanyaan tersebut. Respons itu ia sampaikan usai meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah.
"Enggak ada," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/6/2024).
Jokowi kemudian menegaskan tidak ada aturan mengenai bansos untuk pelaku judi online.
"Enggak ada," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan banyak keluarga miskin baru akibat dari permainan judi online.
Muhadjir menyebut keluarga miskin baru itu kini menjadi tanggung jawab pihaknya. Sebab, kata dia, Kemenko PMK bertugas membenahi dari sisi dampak adanya judi online.
"Jadi tugas Kemenko PMK kalau memang sudah ditahan oleh pak Menko Polhukam, kita membenahi dari sisi dampaknya aja," ujar Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6/2024).
"Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir.
Keluarga miskin baru akibat judi online itu kini turut dimasukan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Upaya itu sebagai langkah riil dari Kemenko PMK dalam menanggulangi dampak dari permainan judi online.
"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," tutur Muhadjir.
Dikritik PKS
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengkritisi langkah pemerintah membagikan bantuan sosial untuk keluarga miskin baru akibat judi online. Ia meminta kebijakan tersebut benar-benar diawasi.
HNW mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai bansos yang diberikan kepada keluarga miskin baru akibat judi online justru disalahgunakan.
"Saya ingin menegaskan bahwa sangat harus pemerintah memastikan. Kalau pun masuk dalam DTKS mereka harus dipastikan tidak mempergunakan bantuan sosialnya untuk judi online berikutnya atau untuk membeli barang-barang yang tidak terkait dengan bantuan sosial," kata HNW di kantor DPTP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
TERPOPULER
