Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengkritisi langkah pemerintah membagikan bantuan sosial untuk keluarga miskin baru akibat judi online. Ia meminta kebijakan tersebut benar-benar diawasi.
HNW mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai bansos yang diberikan kepada keluarga miskin baru akibat judi online justru disalahgunakan.
"Saya ingin menegaskan bahwa sangat harus pemerintah memastikan. Kalau pun masuk dalam DTKS mereka harus dipastikan tidak mempergunakan bantuan sosialnya untuk judi online berikutnya atau untuk membeli barang-barang yang tidak terkait dengan bantuan sosial," kata HNW di kantor DPTP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
"Banyak di antara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka," sambung HNW.
HNW meminta pemerintah agar memastikan bansos hanya diberikan kepada mereka yang masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Jadi menurut saya tentang bantuan bansos untuk para korban judi online harus betul-betul dikritisi. Jangan sampai itu nanti malah diberikan kepada yang tidak berhak, tidak masuk DTKS, kalau pun diberikan jangan-jangan malah nanti dipakai untuk judi online berikutnya, itu tidak boleh terjadi. Harus dikritisi," tutur HNW.
HNW membandingkan langkah dari pemerintah di negara tetangga terhadap pelaku judi online. Selain dari sisi penanganan dampak memberikan bansos, HNW menekankan adanya sanksi hukuman.
"Iya itu harus dikritisi. Di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos tapi malah dihukum, didenda maupun juga dihukum kurungan," kata HNW.
"Nah tentu ini harus kita kritisi karena disebutkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ketika mereka nanti mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuannya malah dipakai untuk judi lagi," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan banyak keluarga miskin baru akibat dari permainan judi online.
Muhadjir menyebut keluarga miskin baru itu kini menjadi tanggung jawab pihaknya. Sebab, kata dia, Kemenko PMK bertugas membenahi dari sisi dampak adanya judi online.
"Jadi tugas Kemenko PMK kalau memang sudah ditahan oleh pak Menko Polhukam, kita membenahi dari sisi dampaknya aja," ujar Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6/2024).
"Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir.
Keluarga miskin baru akibat judi online itu kini turut dimasukan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) senagai penerima bantuan sosial atau bansos. Upaya itu sebagai langkah riil dari Kemenko PMK dalam menanggulangi dampak dari permainan judi online.
"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," tutur Muhadjir.
TERPOPULER
