Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membantah akan menutup pintu koordinasi dan supervisi jika ada jaksa yang ditangkap KPK.
Ghufron menilai bantahan yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar itu sebagai sebuah bentuk komitmen untuk tetap terbuka jika lembaga antirasuah melakukan proses hukum terhadap jaksa.
“Saya bersyukur, artinya itu adalah komitmen dan tentu kami akan tindak lanjuti bahwa beliau menyampaikan tidak ada kendala dalam proses koordinasi maupun supervisi, baik ke Kepolisian ataupun Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
“Kami anggap itu sebagai sebuah komitmen,” tegas dia.
Ego Sektoral
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sebelumnya menganggap penegakan hukum di Indonesia masih memiliki ego sektoral antar lembaga. Hal itu disampaikan Alexander dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (1/7/2024) kemarin.
Alex mengatakan saat ini Indonesia memiliki 3 lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan.
“Ego sektoral masih ada, masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangkap jaksa misal tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi, mungkin juga dengan kepolisian demikian,” ucap Alex.
“Jadi bapak ibu sekalian, ini persoalan ya, ini persoalan ketika kita bicara pemberantasan korupsi kedepan. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang ya, tidak yakin kita akan memberantas korupsi,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Akui Pegawai PNYD Main Dua Kaki, Pimpinan KPK soal Fenomena Loyalitas Ganda: Tantangan Kami
Reaksi Kejagung
Menanggapi itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan apa yang disampaikan Alexander itu keliru.
“Apa yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kami kira tidak benar, karena dengan beberapa alasan,” kata Harli di Kejaksaan Agung, Selasa (2/7/2024).
Harli mengatakan yang pertama bahwa selama ini justru hubungan antara KPK dan Kejagung berjalan dengan baik. Selain itu ia juga memastikan pihak Kejagung sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjalankan tugas sebagai lembaga yang memberantas korupsi.
“Kami sangat terbuka dengan bagaimana KPK menjalankan tugas dan fungsi-fungsi koordinasi. Fungsi-fungsi supervisi yang dilakukan KPK itu sendiri,” ucapnya.
Harli mengatakan, pihaknya tidak akan menutup pintu koordinasi dengan KPK yang memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum.
“Sebagaimana kita tahu, KPK kan memiliki kewenangan yang begitu besar, begitu luas sehingga bagaimana mungkin kita bisa menutup diri terhadap fungsi yang akan dijalankan oleh KPK itu sendiri,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Harli, pihaknya bakal terus mensupport KPK dalam memberantas korupsi. Terlebih saat ini Kejagung selalu mengirimkan Jaksa untuk perbantuan di KPK.
“Kedua, selama ini Kejaksaan sangat begitu mensupport. Bagaimana KPK bisa menjalankan tugas dan kewenangannya semgan baik. Mungkin masyarakat bisa melihat bahwa tenaga-tenaga Jaksa yang kita kirimkan ke KPK itu adalah tenaga-tenaga yang andal dan sangat mumpuni,” jelas Harli.
Selain itu kata Harli, pihaknya dengan KPK telah menjalin koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi.
“Ketika misalnya teman-teman para jaksa yang ada di KPK menjalankan tugas fungsinya katakanlah persidangan, kita sangat mensupport bagaimana teman-teman itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Ada koordinasi yang erat sesungguhnya dan itu kita rasakan secara ril,” pungkasnya.
