Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan jika Lukman Edy bukan lagi merupakan kader partainya. Menurutnya, Lukman tak berhak menyampaikan keterangan soal gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke PBNU.
"Lukman Edy sudah bukan anggota PKB lagi sehingga keterangannya tidak memiliki legal standing, tidak berhak membawa bawa nama PKB," kata Jazilul kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Ia mengatakan, pernyataan Lukman ke PBNU soal Muhaimin sudah tidak relevan. Menurutnya, Lukman cenderung menyesatkan.
"Pernyataannya sudah usang, menyesatkan," ujarnya.
Terkait dengan Lukman yang menyampaikan Dewan Syura PKB telah dipangkas perannya oleh Muhaimin, hal itu kata Jazilul sama sekali tak benar.
Ia menegaskan, jika kedudukan Dewan Syura di partainya tetap memiliki peran yang penting.
"Dewan syuro tetap memiliki tugas dan kewenangan sesuai AD/ART. Dan hasil muktamar PKB di Bali menetapkan Ketua Umum adalah mandataris muktamar yang memiliki kewenangan tertinggi dalam partai," pungkasnya.
Bongkar 'Borok' Cak Imin ke PBNU
Sebelumnya, eks Sekretaris Jenderal PKB, Muhammad Lukman Edy melapor kepada PBNU soal 'borok' Cak Imin selama menjadi Ketum PKB. Menurutnya, kekinian peran Muhaimin atau Cak Imin begitu sentral.
Sebabnya, kata Lukman karena Cak Imin memangkas peran Dewan Syuro melalui keputusan Muktamar Bali pada 2019 silam. Adapun aduan ini disampaikan Lukman dalam keterangannya saat memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU sengaja mengundang Lukman dalam kaitan masalah PBNU dan PKB.
Lukman yang masih menjadi kader PKB ini menegaskan kehadirannya sebagai pribadi. Ia mengaku siap bila ke depan, pihak PKB atau Cak Imin gantian mengundang dirinya untuk memberikan keterangan.
Lukman mengatakan permasalahan mendasar di PKB adalah kepemimpinan Cak Imin yang secara sistematis mengurangi peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan, lanjut dia, Muktamar Bali menghilangkan sebagian besar keweangan dari Dewan Syuro.
"Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Syuro. Kemudian Dewan Syuro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum siapa, si A, si B, atau si C," kata Lukman usai memberikan keterangan dalam pertemuan sekitar 1,5 jam di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).
Tetapi Dewan Syuro kemudian menjadi pincang lantaran sebagian besar kewenangannya dihapus dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali. Dampaknya, peran Dewan Syuro tidak bisa lagi terlihat di semua tingkatan, mulai DPP, DPW, bahkan DPC.
Lukman mencontohkan peran dan kewenangan Dewan Syuro yang dipangkas melalui Muktamar Bali. Misalnya, Dewan Syuro sebelumnya memiliki kewenangan untuk meneken surat keputusan. Tetapi sekarang Dewan Syuro tidak lagi memberikan keputusan terhadap hal-hal strategis di PKB.
TERPOPULER
