Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) lebih tertarik membahas penyelesaian sengketa tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus segera diselesaikan dari pada membahas soal pelibatan influencer dan relawan untuk mempromosikan IKN.
Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.
Hasto mengingatkan kekuasaan yang dimiliki presiden adalah sejatinya untuk rakyat, bangsa dan negara.
"Ya karena kita melihat kekuasaan dibangun sepettinya dengan polling, dengan influencer, dengan relawan. Kekuasaan harus dibangun dengan kemanfaatannya bagi rakyat, bagi bangsa dan negara," jawab Hasto.
Sehingga bagi PDIP, kata Hasto, daripada mengundang pihak-pihak mereka, sebaiknya sebelum 17 Agustus 2024 berbagai persoalan-persoalan terkait dengan tanah itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang berkeadilan.
Pria asal Yogyakarta itu mengutip rekomendasi dari Rakernas kelima PDI Perjuangan beberapa waktu lalu soal sengketa tanah di IKN yakni Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan.
"PDI Perjuangan akan lebih tertarik terhadap hal-hal tersebut daripada melibatkan para influencer yang nampaknya indah tetapi sebenarnya ada suatu berbagai persoalan yang belum diselesaikan," pungkas Hasto.
