Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, memang hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.
Ia mengatakan, selama ini Megawati tak pernah menyatakan langsung punya masalah dengan Jokowi.
"Dan itu betul. Selama ini Ibu Megawati itu tidak pernah mengeluarkan statement langsung kepada Bapak Presiden Jokowi maupun tidak langsung. Tidak pernah Ibu mengatakan itu," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
"Bahwa ada kebijakan realitas yang berbeda kita semua tahu. Tapi langsung antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati sebagai Ibu Ketua Umum itu tidak pernah terjadi," sambungnya.
Menurutnya, kalau pun ada selama ini, Megawati hanya menentang kebijakan Jokowi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
"Ibu menempatkan diri dalam konteks ketatanegaraan kita. Bukan bahasa niatan buruk. Saya tidak tahu niatan buruk keluar dari mana bahasa itu. Pertanyaan tadi. Itu mengerikan untuk ukuran saya," katanya.
Lebih lanjut, dalam konteks ketatanegaraan jika ada hal yang dianggap mengancam, maka Megawati akan menjaga.
"Ketika masalah masuk di persoalan tatanegaraan dan demokrasi maka Ibu akan selalu menjaga itu. Ibu akan konsisten," katanya.
"Artinya apa? Bahwa ayolah kita semua taati konstitusi kita. Jangan ngotak atik konstitusi. Kan itu aja pesan clear-nya yang mau disampaikan," sambungnya.
Baca Juga: KSP Sebut Hubungan Jokowi-Megawati Tidak Pernah Berubah
Sebelumnya, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan sikapnya yang menolak tegas wacana presiden tiga periode. Ia menyampaikan jika hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik-baik saja, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Megawati menyampaikan hal itu dalam memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Ketua Umum DPP PDIP ini menambahkan Indonesia Raya ini diisi oleh manusia.
"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dalam keterangannya yang diterima Suara.com.
Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. "Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," katanya.
Ia meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
