REGIONAL:
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah nilai obligasi daerah tahun 2027 menjadi Rp5,2 triliun.
- Dana obligasi tersebut dialokasikan untuk membiayai proyek strategis LRT rute Manggarai hingga Dukuh Atas dan pembangunan rumah sakit internasional.
- Pemprov DKI Jakarta menggandeng World Bank Group sebagai penasihat teknis untuk penerbitan municipal bond pertama tersebut.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah nilai penerbitan obligasi daerah pada tahun 2027 mendatang, yang awalnya disepakati di angka Rp3,5 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan bahwa keputusan penambahan nilai obligasi ini akan segera diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta.
"Jadi ada overlapping-nya, pokoknya angkanya kurang lebih Rp5,2 triliun nantinya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dana segar dari hasil instrumen finansial tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek strategis LRT rute Manggarai menuju Dukuh Atas.
Selain sektor transportasi, anggaran besar ini juga bakal menyasar pembangunan bidang sosial serta peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Salah satu terobosan penting yang direncanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan rumah sakit baru dengan standar pelayanan internasional.
Dalam menyusun langkah ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan audiensi dan menggandeng World Bank Group sebagai penasihat teknis.
"Kehadiran World Bank adalah sebagai semacam advisor untuk bagi Indonesia dan tentunya bagi Jakarta yang baru pertama kali akan merilis obligasi daerah atau yang disebut dengan municipal bond," papar Pramono.
Langkah berani ini diambil seiring dengan disepakatinya kebijakan anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2027 yang nilainya mencapai Rp82,8 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran dan pemerintah daerah.
Rencana ini, kata Pramono, juga telah mengantongi restu dan persetujuan prinsip dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Pemprov DKI Jakarta pun kini tengah bergerak cepat untuk mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Bappenas.
Pramono menegaskan, kondisi ketahanan ekonomi dan kapasitas fiskal Jakarta saat ini masih sangat mumpuni untuk melakukan pinjaman daerah.
"Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan Rp20 triliun, jadi masih sangat aman untuk Jakarta," tegas eks Sekretaris Kabinet itu.
TERPOPULER